Bangung Proyek Pemerintah, Pemkot Jambi Mulai Gunakan Tukang Bersetifikat

Berdasarakan amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, pekerjaan fisik yang dibiayai dari dana pemerintah wajib menggunakan tukang bersertifikat.

Bangung Proyek Pemerintah, Pemkot Jambi Mulai Gunakan Tukang Bersetifikat
Tribunjambi/Rohmayana
Tampak para tukang sedang mengikuti latihan tentang pemasangan keramik yang baik, di aula Dinas PUPR Kota Jambi, Selasa (8/10). 

Bangung Proyek Pemerintah, Pemkot Jambi Mulai Gunakan Tukang Bersetifikat 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Berdasarakan amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, pekerjaan fisik yang dibiayai dari dana pemerintah wajib menggunakan jasa kontruksi (tukang) yang mememiliki sertifikasi keahlian. Hal tersebut untuk menjamin kelayakan hasil pekerjaan yang didanai anggaran pemerintah.

Pemerintah Kota Jambi, kini tengah berupaya untuk melakukan sertifikasi tukang yang ada di Kota Jambi. Dikatakan Fatri Suandri, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, selama ini belum ada dilakukan sertifikasi tukang.

“Makanya kita mulai melakukan pelatihan dan sertifikasi tukang. Karena suatu saat sertifikat tukang menjadi bagian persyaratan lelang proyek fisik,” kata Fatri Suandri, Selasa (8/10).

Nantinya sebut Fatri, pekerjaan fisik yang dibiayai pemerintah hanya akan menggunakan tukang bersertifikasi. “Kedepan tidak menutup kemungkinan kita hanya memakai tukang yang bersertifikasi, yang sudah kita didik. Karena suatu pekerjaan fisik itu tergantung keahlian dari tukang. Selama ini kita memang masih pakai tukang yang belum sertifikasi keahlian,” sebutnya.

Baca: Selain Imam Nahrawi, Ini Deretan Menteri yang Kemungkinan Tak Dipakai Lagi Jokowi di Pemerintahan

Baca: Soal Gerindra Minta 3 Kursi Menteri, Arief Poyuono: Joko Widodo Mau Berhasil Apa Tidak, Ya Kan?

Baca: Ekonom Faisal Basri Sebut Menteri Jonan Tak Becus Bekerja, Bilang Sang Wakil Jadi Pembisik Jokowi

Sementara, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi, Endria Putra mengatakan, sertifikasi keahlian wajib hukumnya, karena itu merupakan amanah Undang-Undang.

“Aturan tersebut ada turunannya, yakni surat edaran gubernur yang mewajibkan tenaga kerja di bidang kontruksi wajib bersertifikat,” katanya.

Kata dia, di Kota Jambi juga sudah banyak tenaga kontruksi yang sudah bersertifikasi. Namun memang masih ada sebagian yang belum sertifikasi.

“Ini harus kita mulai dan kita kejar dari sekarang. Dalam hal ini, kami mulai mendata melalui PU provinsi,” imbuhnya.

Lebih lanjut Endria menyebutkan, kegiatan yang menggunakan dana APBD maupun swasta sudah wajib menggunakan tenaga tukang yang bersertifikat keahlian.

“Kami nantinya juga akan mensertifikasi tukang langsung ke lapangan. Langsung di tempat kegiatan,” ujarnya.

Untuk menerapakan tukang bersertifikasi pada kegiatan yang dibiayai dana Pemerintah Kota Jambi masih dilakukan bertahap.

“Sanksinya ada, sanksi administrasi, bisa menghentikan pekerjaan, ada sanksi denda, dan sanksi terkahir dilakukan blacklist,” katanya.

Kedepan, dengan adanya sertifikat keahlian tukang ini juga untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Mau tidak mau, kompetensi dari tenaga kerja meningkat, gaji mereka nanti juga akan berbeda dengan yang belum sertifikasi,” pungkasnya. (Rohmayana)

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved