Perppu KPK
Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sudjiwo Emosional, Bawa-bawa Cak Nun & Gus Mus, Ini yang Menolak
Menurut Sudjiwo Tejo jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka rakyat akan berdiri di depannya bukan di belakang.
lihat foto
Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Sudjiwo Emosional, Bawa-bawa Cak Nun & Gus Mus, Ini yang Menolak
TRIBUNJAMBI.COM-Jokowi yang sebelumnya menolak mencabut UU KPK kini mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu."
"Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka.
TONTON JUGA
Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam itu, Jokowi mengaku mendapat masukan dari para tokoh untuk menerbitkan Perppu KPK untuk menjawab tuntutan mahasiswa.
Hadir di Indonesia Lawyers Club (ILC), seniman Sudjiwo Tedjo membahas soal Perppu tersebut.
BERITA TERPOPULER:
VIRAL Percakapan di WA Group Siswa STM Se-Jabodetabek, Ungkap Pembayaran Untuk Ikut Aksi Demo di DPR
Deretan Nama-nama Tokoh yang Tak Lagi di DPR RI, Ada Fahri Hamzah, Budiman hingga Keponakan Prabowo
VIDEO Detik-detik, Megawati Tak Salami Agus Yudhoyono dan Cueki Surya Paloh Dipelantikan Anaknya
Sudjiwo Tedjo mengatakan politikus Benny K Harman pernah berkata apabila Jokowi jadi menerbitkan Perppu KPK, maka rakyat akan berada di belakang presiden ketujuh itu.
Namun dengan lantang Sudjiwo Tedjo tak sepakat dengan pendapat tersebut.
"Ada politisi yang mengatakan kalau sampai presiden mengeluarkan Perppu, rakyat akan dibelakang presiden," ucap Sudjiwo Tedjo dikutip TribunJakarta.com dari YouTube TV One, pada Rabu (2/10/2019).
"Yang bilang Pak Benny K Harman,"
"Di forum ini saya bantah!" tegasnya.
Sudjiwo Tedjo lantas membeberkan alasan mengapa ia tak sepakat dengan pernyataan Benny K Harman.
Menurutnya jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka rakyat akan berdiri di depannya bukan di belakang.
Ia mengatakan rakyat akan menjadi pelindung Jokowi dalam menghadapi DPR RI.
Pantauan TribunJakarta.com sejumlah anggota DPR RI tak sepakat apabila Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
"Kalau Pak Jokowi mengeluarkan Perppu, rakyat tidak akan di belakang Jokowi," kata Sudjiwo Tedjo.
"Tetapi berada di depannya, untuk berhadapan dengan DPR RI," tambahnya.
Dengan penuh emosi, Sudjiwo Tedjo yang biasanya bersikap netral, mengaku jika Jokowi mengeluarkan Perppu KPK, maka ia akan masuk ke dalam barisan pendukung.
"Jadi garda depan, saya dimana? saya enggak ikut politik praktis tapi sudah gereget, saya ada di garda tengah di sayap kanan," kata Sudjiwo Tedjo dengan berapi-api.
Sudjiwo Tedjo lantas membeberkan siapa saja tokoh yang akan mendukung Jokowi, jika ayah tiga anak itu menerbitkan Perppu KPK.
"Dan saya membayakangkan Emha Ainun Nadjib akan ada di sayap kiri," ucap Sudjiwo Tedjo.
"Di belakanga apa? duyunan doa-doa Gus Mustofa Bisri," tambahnya.
Fahri Hamzah dan Masinton Pasaribu yang hadir di acara tersebut, hanya tertawa mendengar pernyataa Sudjiwo Tedjo.
Tak cuma mendukung, pemain film Gundala itu juga berseloroh akan mengirimkan mantra-mantra kepada anggota DPR RI.
"Tapi karena saya punya kenalakan di DPR RI, saya akan mengirim mantra-mantra tapi saya tandai orang-orang baik," ucap Sudjiwo Tedjo.
"Supaya enggak kena mantara, Mas Masinton udah ngasih korek ke saya orang baik itu,"
"Mbak Puan sering senyum-senyum ke saya," tambahnya.
Dengan lantang Sudjiwo Tedjo menambahkan hanya dengan menerbitkan Perppu KPK, kepercayaan rakyat ke Jokowi akan kembali.
"Hanya dengan Perppu itulah percayaan rakyat ke Jokowi balik," kata Sudjiwo Tedjo diiringi tepuk tangan penonton.
SIMAK VIDEONYA:
JK Tolak Jokowi Terbitkan Perppu
Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) yang membatalkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
"Ya kan ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Kalla.
"Itu jalan yang terbaik karena itu lebih tepat. Kalau perppu itu masih banyak pro kontranya," ujar dia.
Kalla beralasan, penolakan perppu juga berdasarkan sikap pemerintah yang baru saja menyetujui revisi UU KPK.
Sebab, revisi UU KPK dilakukan berdasarkan kesepakatan pemerintah bersama DPR.
"Karena baru saja Presiden teken berlaku, langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken berlaku kemudian kita tarik. Logikanya di mana?" kata Kalla.
Pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan perppu muncul saat terjadi penolakan besar-besaran.
Bahkan, demonstrasi itu juga menyebabkan dua mahasiswa meninggal dunia. Namun, Kalla menilai.
Perppu KPK belum tentu mampu meredam emosi massa yang terus memprotes Undang-Undang KPK hasil revisi.
Kalla meminta pihak yang tak sepakat dengan UU KPK hasil revisi menggugatnya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat ini, kata Kalla, sudah ada yang menggugat. Ia meminta semua pihak menghormati prosesnya.
"Kan sudah berjalan juga kan (uji materi). Itu bagus," kata Wapres Jusuf Kalla. Baca juga: Romo Magnis: Saya Harap Jokowi Berani Terbitkan Perppu Batalkan UU KPK Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi akhirnya mempertimbangkan mencabut UU KPK hasil revisi melalui penerbitan Perppu.
Sikap ini muncul setelah Jokowi bertemu sejumlah tokoh yang juga memintanya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu," ujar Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
"Tentu saja, ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," lanjut dia.
Masinton Pasaribu: Itu Jebakan Betmen
Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menegaskan dirinya tetap pada pendiriannya untuk mendukung Revisi Undang-undang KPK.
Masinton Pasaribu menolak adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Masinton Pasaribu saat menjadi bintang tamu acara 'Indonesia Lawyers Club' pada Selasa (1/10/2019).
Sedangkan menurutnya, sistem di dalam KPK sudah terdapat banyak kelemahan.
"Terus kita mau pertahankan pemberantasan korupsi model sirkus?," kritik Masinton Pasaribu dikutip TribunWow.com dari channel YouTube TalkShow TV One.
Apalagi ia merasa kesal dengan adanya desakan dari banyak pihak mendesak presiden mengeluarkan Perppu.
"Terus kita minta ketika DPR bersama Pemerintah sudah menyapakati satu revisi undang-undang terus kemudian kita atas nama rakyat datang menolak, mendesak presiden keluarkan Perppu, enggak bisa."
"Kalau saya secara pribadi Bang Karni, saya sebagai anggota fraksi akan tolak itu Perppu karena enggak bener," tegas Masinton.
Politisi asal Sumatera Utara ini lantas meminta agar masyarakat patuh dengan kontitusi.
"Kita merusak konstitusi kita, kita harus yakin bahwa bernegara itu punya konstitusi itu dasar kita semua tidak bisa tunduk dengan tekanan-tekanan," ucapnya.
Sekali lagi, Masinton menegaskan bahwa KPK harus diperbaiki.
"Nah jadi Bang Karni terhadap apa yang dilakukan sekarang harus dibenahin," ujar Masinton.
KPK harus patuh terhadap konstitusi seperti halnya pelantikan DPR hingga adanya Pemilu di Indonesia.
"Tadi kami dilantik sebagai anggota DPR Bang Karni karena kontitusi, Pemilu ada karena konstitusi, Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober karena kontitusi. Inilah yang kita tegakkan," kata dia.
Masinton tak ragu menilai Perppu merupakan jebakan yang bisa merugikan presiden maupun bangsa.
"Jadi saya tetap berpandangan bahwa Perppu itu jebakan Batman," ujarnya.
Politisi 48 tahun itu lantas mengapresiasi langkah mahasiswa menggugat RUU KPK ke Mahkamah Konstitusi.
"Saya berpandangan ini sedang berproses di MK kita hormatin itu. Kita hormatin inisiatif anak-anak muda 18 mahasiswa tadi, kemudian anak temen-temen HMI juga menyarankan Yudisial Review."
"Teman-teman BEM Nusantara juga menyarankan Yudisial Review ternyata lebih berkesadaran tinggi anak-anak mahasiswa kita dibanding orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai anti pemberantasan korupsi tadi," puji Masinton.
Mendengar itu, Karni Ilyas sebagai pembawa acara lantas bertanya apakah Perppu itu tindakan tidak konstitusional.
"Apakah kalau Presiden memilih Perppu tidak konstitusional?," tanya Karni Ilyas.
Masinton menjawab, benar bahwa Perppu itu sesuai dengan konstitusi.
Namun, Perppu hanya bisa dikeluarkan karena adanya situasi kegentingan.
"Ya artinya bagaimana kita bilang itu jebakan Batman kalau itu masih sesuai konstitusi?," tanya Karni Ilyas.
"Jadi begini Bang Karni Tidak semua hal di Perppu kan. Nggak ada sesuatu kegentingan," jawab Masinton lagi.
Ia lantas memberi contoh penerbitan Perppu yang tidak benar.
"Contoh ketika ada presiden kemudian dia tidak suka kebebasan pers, pers mengkritik terus menerus."
"Presiden nggak suka, dia keluarkan Perppu terhadap undang-undnag pers untuk mengekang kebebasan pers itu ? enggak ada suatu kegentingan, amburadul enggak, amburadul. Rusak dong semua," tegasnya.
Sehingga, Perppu yang diterbitkan ada aturannya.
"Maka diatur dalam pertimbangan MK," ujar Masinton.
Masinton menilai, desakan untuk mengeluarkan Perppu itu belum bisa dianggap urgent lantaran dukungan pada presiden dianggap lebih besar
"Jika kegentingan itu berupa desakan dari berbagai pihak, Masinton merasa orang yang mendukung presiden jauh lebih besar."
"Yang memilih presiden itu jauh lebih besar ketimbang orang yang mendesak-desak itu, yang memilih presiden itu jauh lebih besar ketimbang orang yang digerak-gerakkan untuk demo itu," jelasnya.
Lihat videonya:
BERITA TERPOPULER:
VIRAL Percakapan di WA Group Siswa STM Se-Jabodetabek, Ungkap Pembayaran Untuk Ikut Aksi Demo di DPR
Deretan Nama-nama Tokoh yang Tak Lagi di DPR RI, Ada Fahri Hamzah, Budiman hingga Keponakan Prabowo
VIDEO Detik-detik, Megawati Tak Salami Agus Yudhoyono dan Cueki Surya Paloh Dipelantikan Anaknya
FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN JAMBI:
.
(TribunWow.com/Mariah Gipty)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Masinton Pasaribu Sebut Perppu KPK Jebakan Batman, Karni Ilyas Minta Kejelasan sampai Beberapa Kali
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Emosional Bahas Perppu KPK, Sudjiwo Tedjo Tegas: Cuma dengan Itu Kepercayaan Rakyat ke Jokowi Balik!
