Kajari Sarolangun Tak Mau Jadi Tameng Rekanan, Minta Ekspose Agar Tidak Ada Dusta

Kabid Program PUPR Anzalia Novianti mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan pelayanan.

Kajari Sarolangun Tak Mau Jadi Tameng Rekanan, Minta Ekspose Agar Tidak Ada Dusta
Tribunjambi/Wahyu
Sosialisasi PP No.16 Tahun 2018 di Sarolangun. 

Kajari Sarolangun Tak Mau Jadi Tameng Rekanan, Minta Ekspose Agar Tidak Ada Dusta

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN- Pengadaan barang dan jasa di suatu daerah sangat perlu dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi serta pembangunan yang berkelanjutan.

Kabid Program PUPR Anzalia Novianti mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha nasional dan daerah.

Katanya, tidak kalah penting sejalan dengan peningkatan pelayanan publik, Kementrian PUPR telah menerbitkan Permen PUPR nomor 7 tahun 2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, permen tersebut sudah ditetapkan dan diundangkan.

"Dalam peraturan ini, kita mengharapkan tata nilai pengadaan barang dan jasa konstruksi yang kompetitif sehingga mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas," katanya saat sosialisasi PP No.16 Tahun 2018. 

Baca: Promo September, Cukup Bayar Rp 5 Juta Bisa Bawa Pulang Suzuki Ignis

Baca: Dua Bocah di Sarolangun Ditangkap Polisi, Ketahuan Jambret Ibu-ibu Mau ke Pasar

Baca: DPRD dan Pemkab Bungo Gelar Rapat, Bahas APBDP Bungo

Baca: Bazar Home & CO, Matahari Beri Diskon Hingga 70 persen di Lippo Plaza Jambi

Baca: Tangani Dampak Karhutla, Dinas Kesehatan Siagakan Dokter di Puskesmas Kumpeh

Selain itu, katanya melalui Permen PUPR tersebut pemerintah pusat juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk lebih berkreasi menentukan arah pengadaan jasa konstruksi yang menggunakan anggaran APBD.

"Tentunya akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, serta bertujuan agar pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi lebih operasional dan efektif," katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sarolangun Munif yang memiliki fungsinya dalam pengawasan, yang mana tujuannya agar tidak tersandung kasus hukum.

"Dalam hal pencegahan, negara tidak melihat berapa banyak yang dihukum saat melakukan pelanggaran, tapi berapa banyak uang negara yang diselamatkan. Sementara rakyat melihat, berapa banyak yang bisa dinikmati, bukan berapa banyak yang diberikan," katanya.

Kemudian, Kajari juga mengatakan, pihaknya tidak mau hanya dijadikan tameng dalam penggerjaan kegiatan fisik dan pengadaan oleh pihak rekanan melalui fungsi kejaksaan di tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Kami (Kejaksaan,red) tidak mau dijadikan tameng oleh pihak rekanan. Jadi, kalau mau dikawal, harus dilakukan ekspos terlebih dahulu, agar tidak ada dusta diantara kita. Jadi kita tahu, dimana kelemahan dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan," ungkapnya. (Cwa)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved