Milenials

Nasib UU KPK dan RKUHP, Begini Tanggapan Mahasiswa di Jambi

Juga mengenai UU KPK, ada beberapa point yang dianggap krusial dan menurunkan indepedensi dari lembaga KPK

Tribunjambi/Nurlailis
Deby Silviani, Mahasiswa. Nasib UU KPK dan RKUHP, Begini Tanggapan Mahasiswa di Jambi 

Nasib UU KPK dan RKUHP, Begini Tanggapan Mahasiswa di Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Permasalah di negara Indonesia tercinta akhir-akhir ini, bertubi-tubi. Belum selesai masalah yang satu, muncul lagi masalah baru. Ibarat luka yang belum sembuh, harus merasakan luka ditempat baru.

Seperti Rancangan Kitab UU Hukum Pidana ( RKUHP ) yang memuat pasal-pasal karet yang tidak jelas dan cenderung dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok berkepentingan.

RKHUP juga banyak memuat pasal-pasal karet sehingga hal tersebut akan memberikan kewenangan terhadap aparat penegak hukum untuk melakukan menindaklanjuti terhadap pelanggar hukum tanpa mengetahui batasan-batasan yang pasti.

Juga mengenai UU KPK, ada beberapa point yang dianggap krusial dan menurunkan indepedensi dari lembaga KPK. Seperti pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Berikut adalah beberapa pendapat dari mahasiwa di Jambi mengenai RKHUP dan UU KPK.

Deby Silviani, Mahasiwa

Seperti yang masih hangat-hangatnya terjadi, yaitu mengenai hukuman terhadap perempuan yang menggugurkan kandungan atau meminta orang lain untuk menggugurkan kandungannya.

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah ketika hukum tersebut tidak memuat pengecualian dan melihat dari segi darurat medis terhadap korban pemerkosaan.

Juga ada pasal yang masih dianggap ngawur, yaitu pasal yang mengatur tentang gelandangan. di pasal 432 dimana gelandangan dikenai pidana dan denda Rp 1 juta rupiah.

Halaman
123
Penulis: Nurlailis
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved