DPRD Jambi Kumpulkan OPD dan Perusahaan Bahas Karhutla, Ini Kritik untuk Pemerintah

DPRD Provinsi Jambi kumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Karhutla serta perusahaan untuk membahas penyelesaian Karhutla.

DPRD Jambi Kumpulkan OPD dan Perusahaan Bahas Karhutla, Ini Kritik untuk Pemerintah
IST
Kebakaran lahan di Tanjab Timur sebagian besar disebabkan kesengajaan. 

DPRD Jambi Kumpulkan OPD dan Perusahaan Bahas Karhutla, Ini Kritik untuk Pemerintah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kurang dua pekan setelah dilantik, DPRD Provinsi Jambi kumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Karhutla serta perusahaan untuk membahas penyelesaian Karhutla yang terjadi di Provinsi Jambi.

Berbagai permasalahan diungkapkan para legislator baru ini, baik terkait solusi jangka panjang dan pendek. Menariknya permasalahan masker anak yang tak tak standar selama ini juga jadi permasalahan.

Hal itu diungkapkan Pinto dari Fraksi Golkar. Menurutnya Dinas Kesehatan harus mengimbau mana masker penutup hidung yang standar.

"Jangan masker yang tipis-tipis seperti kebanyakan, dan ini penting untuk kesehatan anak-anak, harusnya masker N95 yang diberikan oleh Dinas Kesehatan," sampainya,  hari ini Rabu (18/7).

Baca: Tanjab Barat Dilanda Kabut Asap dan Kekeringan, Begini Pesan Ustaz Anwar untuk Warga

Baca: UPDATE PENEMUAN BAYI DI JAMBI, Puluhan Orang Mendaftar untuk Adopsi

Baca: Bagikan Ribuan Masker, Ini Pesan Orang Rimba Terkait Karhutla di Jambi

Baca: Jambi Dikepung Asap, Gubernur Fachrori Bagi-bagi Masker di Pasar Angso Duo

Baca: BREAKING NEWS, Polres Muarojambi Panggil Dua Perusahaan Terkait Karhutla

Lain lagi dengan Faisal Riza dari Fraksi Gerindra yang menyoroti jawaban pemerintah yang kurang maksimal.

"Seperti jawaban pemerintah saat Gubernur diwawancarai live di media nasional kemarin sore (18/9) jawaban kurang maksimal, harusnya ada jangka pendek dan panjang yang jelas," sampainya.

Sementara itu politisi Partai PKB Juwanda turut mempertanyakan perbedaan data yang disajikan Satgas Karhutla dan NGO seperti Warsi.

"Data mana yang kita pakai harus jelas, selain itu seperti ukuran ISPU harus dijelaskan masyarakat, seperti malam tadi sangat berbahaya harus diumumkan jangan nanti anak dan ibu hamil keluar," katanya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved