(Bag 1) Ketika Polisi Urusi KPK, Beras, Diplomasi hingga Imigrasi

(Bag 1) Ketika Polisi Urusi KPK, Beras, Diplomasi hingga Imigrasi

TRIBUNJAMBI.COM - Terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) periode 2019-2023 menuai protes masyarakat sipil hingga internal KPK sendiri.

Selain karena adanya tudingan pelanggaran etik yang pernah dilakukan, penolakan juga dikarenakan Firli berasal dari Polri.

Sebenarnya tak ada yang salah dengan Ketua KPK yang berasal dari Polri.

Toh, Ketua pertama KPK, Taufiequrachman Ruki juga bekas perwira Polri.

Baca: Begini Suasana Kala Mantan Istri Pertama dan Kedua Hadir Diacara 7 Bulanan Istri Ketiga Wishnutama

Baca: Sendu di Gedung KPK, Apakah KPK Akan Mati atau Makin Ramai oleh Koruptor?

Baca: TERUNGKAP Penyebab Pembunuhan Keji Bocah 10 Tahun Saat Belajar Kelompok, Kepala Ditebas Hingga Putus

Begitu pula pimpinan lain dan para penyidik KPK yang sebagian besar dari unsur Polri.

Namun, 15 tahun perjalanan KPK yang diwarnai sejumlah konflik dengan Polri memancing tanya publik.

Belum lagi soal penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang kasusnya tak kunjung terungkap di tangan kepolisian.

Polisi urusi beras hingga diplomasi

Terpilihnya Firli juga menimbulkan sentimen negatif terhadap Polri.

Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir, sejumlah jenderal polisi juga menduduki jabatan strategis di lembaga lain.

Salah satu yang kontroversial adalah kasus Jenderal (Purn) Budi Gunawan.

Baca: Kronologi Pembunuhan Bocah di Teras Rumah, Pelaku Bakal Diperiksa Kepolisian, Gangguan Kejiwaan?

Baca: Direhab, Gedung Nasional Diharapkan Jadi Tambahan Lumbung PAD Tanjab Timur

Budi pernah jadi tersangka kasus rekening gendut Polri yang diusut KPK.

Gagal menjadi Kapolri, Budi kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga dikepalai polisi, Komjen Suhardi Alius.