Polemik Revisi UU KPK

Sah, Revisi UU KPK Diteken DPR, Presiden Jokowi dan DPR Setuju Menjadi UU

Yasonna mengungkapkan presiden menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi UU. Kemudian Fahri mengajukan persetujuan apakah revisi UU KPK bisa diterima

Sah, Revisi UU KPK Diteken DPR, Presiden Jokowi dan DPR Setuju Menjadi UU
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019). 

Sah, Revisi UU KPK Diteken DPR, Presiden Jokowi dan DPR Setuju Menjadi UU

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi disahkan DPR.

Pengesahan tersebut melalui rapat paripurna DPR RI, digelar di Ruang Paripurna Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Membuka rapat, Fahri menyebut ada 289 anggota Dewan yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.

Namun demikian, berdasarkan pantauan, rapat hanya dihadiri 80 anggota Dewan.

Fahri lalu mempersilakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK.

Supratman menyampaikan, 7 fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh.

Sementara, 2 fraksi yaitu Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas, sementara Fraksi Demokrat belum berpendapat.

Setelah itu, agenda pengesahan dilanjutkan penyampaian tanggapan pemerintah yang diwakili oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Halaman
12
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved