Banyak Masalah di Desa, Tapal Batas Muarojambi dan Batanghari Kembali Dibahas

Pemerintah Kabupaten Muarojambi melalui bagian tapal batas Sekretariat Daerah Kabupaten Muarojambi, menggelar rakor tapal batas dengan Batanghari.

Banyak Masalah di Desa, Tapal Batas Muarojambi dan Batanghari Kembali Dibahas
Tribunjambi/Samsul Bahri
Wakil Bupati Muarojambi ,Bambang Bayu Suseno buka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan Batas Kabupaten Muarojambi dengan Kabupaten Batanghari pada tahun 2019. 

Banyak Masalah di Desa, Tapal Batas Muarojambi dan Batanghari Kembali Dibahas

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI- Pemerintah Kabupaten Muarojambi melalui bagian tapal batas Sekretariat Daerah Kabupaten  Muarojambi, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan Batas Kabupaten Muarojambi dengan Kabupaten Batanghari pada tahun 2019.

Pelaksanaan rakor ini dilaksanakan karena sampai dengan saat ini masih banyaknya konflik lahan antar desa di Kabupaten Muarojambi. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten Muarojambi

Pelaksanaan Acara rakor desa tersebut dilaksanakan di Dusun 5 Desa Tanjung Mandiri, Tanjung Lebar, Kecamatan  Bahar selatan, Kabupaten Muarojambi. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno.

Baca: Dugaan Pelecehan Seksual, Warga Kecamatang Batang Masumai Segel Kantor Desa

Baca: Korupsi Pipanisasi Tanjab Barat, Hendri Sastra Ajukan PK ke Mahkamah Agung

Baca: Dua Pekan Operasi Patuh, Ratusan Pengendara di Tanjab Barat Kena Tilang

Baca: TNBD Terbakar, Kepala Balai Upayakan Pemulihan Ekosistem Demi SAD

Baca: Al Haris Berencana Ambil Formulir Cagub di PDIP

Bambang mengatakan bahwa Rakor Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini sangat penting terutama bagi kades, lurah, serta camat. Hal lainnya juga penting bagi administrasi kependudukan serta kepastian hukum dari masyarakat setempat.

"Karena batas desa itu harus jelas, kalau tidak bisa menimbulkan‎ kerugian, pertama timbul masalah antara desa yang satu dengan desa yang lain. Bisa-bisa orang per orang, bisa juga Kadesnya sendiri apa lagi masalah tapal batas antar dua kabupaten," tegasnya.

Dalam rakor tapal batas tersebut, BBS menegaskan bahwa persoalan tapal batas ini menyangkut dua Kabupaten yang berbeda. Persoalan tapal batas ini ditarik oleh Provinsi yang kemudian akan didiskusikan di Kementerian.

"Akan tetapi perlu juga didiskusikan antar kedua Kabupaten," pungkasnya.

Penulis: samsul
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved