Banyak Masalah di Desa, Tapal Batas Muarojambi dan Batanghari Kembali Dibahas
Pemerintah Kabupaten Muarojambi melalui bagian tapal batas Sekretariat Daerah Kabupaten Muarojambi, menggelar rakor tapal batas dengan Batanghari.
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Teguh Suprayitno
Banyak Masalah di Desa, Tapal Batas Muarojambi dan Batanghari Kembali Dibahas
TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI- Pemerintah Kabupaten Muarojambi melalui bagian tapal batas Sekretariat Daerah Kabupaten Muarojambi, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan Batas Kabupaten Muarojambi dengan Kabupaten Batanghari pada tahun 2019.
Pelaksanaan rakor ini dilaksanakan karena sampai dengan saat ini masih banyaknya konflik lahan antar desa di Kabupaten Muarojambi. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
Pelaksanaan Acara rakor desa tersebut dilaksanakan di Dusun 5 Desa Tanjung Mandiri, Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar selatan, Kabupaten Muarojambi. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno.
Baca: Dugaan Pelecehan Seksual, Warga Kecamatang Batang Masumai Segel Kantor Desa
Baca: Korupsi Pipanisasi Tanjab Barat, Hendri Sastra Ajukan PK ke Mahkamah Agung
Baca: Dua Pekan Operasi Patuh, Ratusan Pengendara di Tanjab Barat Kena Tilang
Baca: TNBD Terbakar, Kepala Balai Upayakan Pemulihan Ekosistem Demi SAD
Baca: Al Haris Berencana Ambil Formulir Cagub di PDIP
Bambang mengatakan bahwa Rakor Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini sangat penting terutama bagi kades, lurah, serta camat. Hal lainnya juga penting bagi administrasi kependudukan serta kepastian hukum dari masyarakat setempat.
"Karena batas desa itu harus jelas, kalau tidak bisa menimbulkan kerugian, pertama timbul masalah antara desa yang satu dengan desa yang lain. Bisa-bisa orang per orang, bisa juga Kadesnya sendiri apa lagi masalah tapal batas antar dua kabupaten," tegasnya.
Dalam rakor tapal batas tersebut, BBS menegaskan bahwa persoalan tapal batas ini menyangkut dua Kabupaten yang berbeda. Persoalan tapal batas ini ditarik oleh Provinsi yang kemudian akan didiskusikan di Kementerian.
"Akan tetapi perlu juga didiskusikan antar kedua Kabupaten," pungkasnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/11092019_bbs.jpg)