MANTAN Komandan Korps Brimob Tantang Menteri Susi 'Perang', Murad: 'Ini Semua Supaya Kalian Tahu'
TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail merasa jengkel dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, air yang terpapar minyal di lahan mereka langsung dikeluarkan kembali.
Mereka khawatir hal itu akan berpengaruh terhadap garam hasil produksi.
Di Ciparage sendiri, sekitar 40 persen tambak garam yang terdampak.
"Bahan baku garam adalah air laut. Kalau air lautnya terpapar minyak, kami tidak bisa berproduksi," kata dia.
Baca: Bupati Kerinci: Jangan Sampa Ada Pungutan, Program 1.506 Pemasangan Gratis PDAM untuk MBR
Di kawasan tersebut, dalam sehari satu tambak dapat menghasilkan 100 tom garam.
"Kalau nilainya ya dikalikan Rp 700 per kilogramnya, sekitar Rp 70.000.000," kata dia.
Di Karawang, daerah yang terdapat tambak garam di antaranya di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, dan Desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya.
Sementara yang terdampak di Desa Ciparagejaya dan Desa Tambaksari.
Usulkan garam jadi kebutuhan pokok
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman akan mengusulkan garam kembali dimasukkan dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Hal ini dilakukan agar harga garam di tingkat petani tak kembali anjlok.
Deputi bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono mengatakan, dalam Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, garam menjadi salah satu barang yang dikeluarkan.
Karena itu, HPP garam tidak bisa dijaga oleh pemerintah.
"Yang seharusnya bertanggung jawab mengusulkan garam ke dalam kebutuhan pokok dan barang penting ini adalah adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan, dengan pertimbangan dari Kementerian Perindustrian dan BPS," terang Agung, Jumat (12/7/2019).
Menurut Agung, dengan dikeluarkannya garam dari barang kebutuhan pokok dan barang penting, tidak berpengaruh besar terhadap inflasi.
Baca: Gubernur yang Nyatakan Perang Menteri Susi Bukan Sosok Biasa, Pensiunan Jenderal Korps Elite Polri
Akan tetapi hal tersebut justru mengganggu industri dan garam petani menjadi tak terserap.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, harga garam yang anjlok di pasaran karena faktor impor garam yang berlebihan.
Dengan melimpahnya stok garam dalam negeri, mengakibatkan garam yang diproduksi petani lokal harganya anjlok.
"Persoalan harga jatuh adalah impor terlalu banyak dan bocor. Titik. Itu persoalannya," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Menurut Susi, jika garam impor yang masuk ke dalam negeri di bawah 3 juta ton, maka harga garam di tingkat petambak tidak akan anjlok seperti saat ini.
Baca: Sinopsis Sinetron Cinta karena Cinta di SCTV Episode 50, Rabu 4 September 2019, Raisa Kecewa?
"Kalau diatur impornya di bawah 3 juta ton kayak tempo hari kan harga di petani masih bisa Rp 2.000, Rp 1.500. Persoalannya impor terlalu banyak dan itu bocor," kata Susi. (Seto Ajinugroho)
SUMBER: KOMPAS.com (Farida Farhan, Tresno Setiadi, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Akhdi Martin Pratama, Sigiranus Marutho Bere)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Asinnya Industri Garam di Negeri Ini, Harga Terjun Bebas hingga Impor Terlalu Banyak
Artikel ini telah tayang di Sosok.ID dengan judul Susi Pudjiastuti Ditantang Perang Mantan Komandan Korps Brimob Gegara Masalah Ikan : Ini Daratan Punya Saya!