300 Pengunjuk Rasa di Papua Kapok Diajak Demo Lagi Gara-gara Tertipu Koordinator Aksi!

Atas hal tersebut mereka pun secara sadar berkomitmen tidak akan lagi ikut dalam aksi unjuk rasa dalam bentuk apapun.

Massa yang berasal dari masyarakat pegunungan atau Wamena itu sempat bersembunyi di kompleks kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Minggu (1/9/2019) sore pukul 14.30 WIT.

Baca: VIDEO Gambaran Mengerikan Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, Mobil Avanza Sampai Terbang Jauh

Baca: Benarkah Nikita Mirzani dan Hotman Paris Akan Dilaporkan, Karena Elza Syarief Tak Terima Dilabrak

Baca: KANTIN Legendaris Mbok Jum di Kampus UNS, Menu Favoritnya Bikin Tercengang: Segini Harganya

Kapendam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan 300-an orang yang merupakan bagian dari massa pendemo sepakat untuk tidak mau lagi ikut-ikutan aksi demo massa dalam bentuk apapun.

"Kelompok massa pendemo ini merasa telah ditipu oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isue rasisme," kata Eko dalam keterangannya, Minggu (1/9/2019).

Eko mengatakan, selama 3 hari mereka bersembunyi di wilayah sekitar Kelurahan Numbay karena tidak berani kembali ke daerah Abepura dan Waena takut mendapat aksi balasan dari masyarakat yang telah menjadi korban aksi penjarahan, pembakaran, pelemparan maupun perusakan di sepanjang jalan Waena-Jayapura.

"Pada hari Minggu siang, perwakilan kelompok yang sebagian besar berasal dari Wamena tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua, Desman Kogaya, untuk memohon bantuan agar diberikan jaminan keamanan dan angkutan dalam proses mereka kembali ke daerah Abepura dan Waena," kata Eko.

Baca: Sopir Angkot Bejar di Lubuklinggau, Mesum di Pintu Mobil Angkitnya dan Tak Sadar Direkam Orang Lain

Baca: Diselimuti Kabut Asap Polusi Udara di Kota Jambi Naik, DLH Terus Pantau Kualitas Udara

Baca: Inul Daratista Buka Kisah Kelam Dirinya, Sempat Mau Diperkosa Rame-rame hingga Orang Tua Minta Maaf

Eko melanjutkan, selanjutnya Desman Kogoya menghubungi Kodam XVII/Cenderawasih dan perwakilan Komnas HAM wilayah Papua sebagai mediator.

"Asintel Kasdam Kolonel Inf JO Sembiring sebagai perwakilan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramanday, melakukan mediasi dan negosiasi untuk memberikan solusi terbaik guna proses evakuasi terhadap 300-an orang dalam rangka evakuasi pemulangan dan pengamanan agar terhindar bentrok susulan antar kelompok massa khususnya di wilayah Jayapura," kata Eko.

Eko mengatakan, dalam proses mediasi tersebut hadir pula Pendeta dan Wakil Bupati Lanny Jaya.

"Anggota MRP Kodam XVII/Cenderawasih telah menyiapkan kurang lebih 15 truk TNI/Polri guna mengangkut massa yang sempat bertahan di wilayah Kelurahan Numbay pasca aksi demo beberapa hari yang lalu," kata Eko.

Eko mengatakan, kemudian pukul 17.00 WIT dilakukan evakuasi gelombang pertama sebanyak 116 orang dan pukul 19.50 WIT evakuasi gelombang kedua sebanyak 172 orang.

"Satu orang yang diduga pelaku penjarahan diamankan oleh pihak Polres Jayapura karena pada saat pemeriksaan ditemukan kunci SPM baru dikantongnya. Proses evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua," kata Eko.

Pihak asing

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami. Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.

Baca: Mobil Avanza Terpelanting Jauh dari Kejadian Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, 6 Orang Tewas

Baca: Netizen Miris Lihat Vanessa Angel Setelah Doddy Sudrajat Curhat Sedih di Program Acara Uya Kuya

Baca: Kejar Target, Fasha Bakal Evaluasi Kerja ASN Kota Jambi

Maklumat

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat untuk menerbitkan maklumat larangan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dirasa berpotensi rusuh.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Ia menjelaskan bahwa maklumat itu dikeluarkan untuk mencegah kerusuhan kembali terjadi yang berawal dari aksi unjuk rasa, seperti di Manokwari dan Jayapura.

Maklumat itu dikeluarkan guna mencegah kerusuhan yang berawal dari aksi unjuk rasa di Manokwari dan Jayapura.

Sebenarnya, kata dia, telah memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

"Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban, kerusakan. Penyampaian pendapat bukan berarti anarkis, itu nggak bisa ditolerir," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Papua itu kembali menegaskan pelarangan unjuk rasa di Papua juga berkaca pada aksi pelarangan serupa di depan Bawaslu RI, Jakarta pada 21-22 Mei lalu.

"Saya larang untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu, kenapa? Kita toleransi, disalahgunakan. Ini juga sama, ditoleransi disalahgunakan," tandas jenderal bintang empat itu.

(Gita Irawan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Merasa Ditipu, Massa Pengunjuk Rasa di Jayapura Tidak Mau Lagi Ikut Aksi Demonstrasi