KPK Sebut Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Jambi Bergerak Positif

Masalah aset, optimalisasi penerimaan daerah, dan BUMD Provinsi Jambi menjadi poin penting yang dibahas dalam monitoring dan evaluasi Korsupgah KPK.

KPK Sebut Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Jambi Bergerak Positif
Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Satuan Tugas Wilayah II Sumatera Korsupgah KPK Aida Ratna Zulaiha.

KPK Sebut Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Jambi Bergerak Positif

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Masalah aset, optimalisasi penerimaan daerah, dan BUMD Provinsi Jambi menjadi poin penting yang dibahas dalam monitoring dan evaluasi Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Jambi, Selasa (27/8).

Kepala Satuan Tugas Wilayah II Sumatera Korsupgah KPK Aida Ratna Zulaiha, yang hadir dalam kegitan itu menyebut, secara umum supervisi pencegahan Korupsi di Pemprov Jambi secara keseluruhan telah mengalami progres yang positif. Namun hanya ada beberapa masalah yang masih perlu ditingkatkan.

"Secara sih saya positif melihatnya, artinya berprogres tidak ada yang stagnan. Namun ada beberapa hal masih perlu ditingkatkan," katanya.

Dia mencontohkan, masalah aset, sejauh ini sudah ada progres, aset-aset pemprov yang dikuasai pihak ketiga sudah dikembalikan.

Baca: Ini Penyebab 15 Koperasi di Kota Sungai Penuh Tidak Aktif

Baca: Serangan Jantung, 1 Orang Jamaah Haji Asal Tanjab Barat Meninggal Dunia, Sempat Dirawat di RS

Baca: Warga Sekernan Berhasil Kumpulkan Rp 10 Juta untuk Bantu Zainaba Kuliah ke Mesir

Baca: Sembunyikan Burung Kacer di Jok Motor, Warga Sarolangun Babak Belur Dihakimi Massa

Baca: Ini Nama 35 Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Bungo dan Jadwal Pelantikannya

"Dari 29 Aset yang dikuasai pihak lain, lima sudah dikembalikan, dan sisanya sedang proses paling lambat akhir Desember semuanya sudah dikembalikan, karena masih menunggu penundaan eksekusi, nanti dalam perjalanan menuju ke situ kita pantau terus," jelasnya.

Masalah aset ini, Aida menilai Pemprov Jambi masih perlu meningkatkan dan proaktif berkomunikasi yang konfrehensif dengan instansi-instansi vertikal.

"Masalah Aset ni, harusnya lebih banyak berkomunikasi dengan BPN atau Kejaksaan. Komunikasi di sana, harusnya tidak ada tunggu-tungguan, karena sudah ada MoU dan PKS yang dipasilitasi KPK," katanya.

Sedangkan untuk, masalah optimalisasi penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak, KPK menilai juga menilai ada perkembangan positif. Namun khusus untuk Pajak kendaranaan dan BBNKB mengalami perkembangan negatif karena adanya kebijakan pemutihan dari Pemprov Jambi.

"Perkembangan negatifnya karena adanya pemutihan ini, penerimaan pajak menjadi menurun. Tapi gak masalah, setelah itu ketaatan membayar pajaknya bisa meningkat," imbuh Aida.

Sementara itu, untuk masalah BUMD Pemprov Jambi, Aida juga menyebut Pemprov Jambi sudah melaksanakan apa yang telah direkomendasikan KPK pada pertemuan sebelumnya terutama masalah PT JII.

"JII tadi dilaporkan, sesuai dengan rekomendasi kita sebelumnya bahwa perlu dilakukan analisis keberlanjutan BUMD ini. Dan diputuskan dilakukan restrukturisasi, jadi sekarang sudah dibentuk tim seleksinya, dan nanti akan ada direksi baru," jelas Aida.

Baca: Tari Seblang, Ritual Mistis di Banyuwangi yang Dikait-kaitkan Dengan Cerita Horor KKN di Desa Penari

Baca: Bisnis Bangkrut & Utang 5 Miliar, Pamela Putuskan Jadi PSK, Satu Kliennya Buat Hidupnya Berubah

Baca: Nasib Mujur Petugas Kebersihan yang Kaget Diajak Nikah Bule Cantik Austria, Berawal dari Hal Ini

Baca: 150 Fasilitator Daerah dan Dosen Mengikuti Pelatihan Program PINTAR

Sedangkan untuk BUMD Bank Jambi, KPK meminta kepada Pemprov Jambi untuk membesarkan dan mengoptimalkanya. "Seluruh dana Pemda itu baiknya dikelola oleh Bank Jambi, supaya Bank Jambi itu bisa bertumbuh dengan baik,dak kalah dengan bank konvensional," ujarnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved