Berita Bungo

Tahun Depan Gaji Aparatur Desa Naik, Ini yang Dipersiapkan PMD Bungo

Tahun Depan Gaji Aparatur Desa Naik, Ini yang Dipersiapkan Dinas PMD Bungo

Tahun Depan Gaji Aparatur Desa Naik, Ini yang Dipersiapkan PMD Bungo
tribunnews.com
ilustrasi.Tahun Depan Gaji Aparatur Desa Naik, Ini yang Dipersiapkan PMD Bungo 

Tahun Depan Gaji Aparatur Desa Naik, Ini yang Dipersiapkan PMD Bungo

TRIBUNJAMBI.COM. MUARA BUNGO - Menanggapi keputusan pemerintah pusat terkait kenaikan gaji aparatur desa, Dinas PMD Kabupaten Bungo mengaku telah merancang beberapa persiapan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun (PMD) Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya tidak terlibat langsung dalam perekrutan aparatur desa tersebut. Namun, pihaknya tetap mengawasi jalannya perekrutan tersebut.

"Kami dari PMD menjalankan fungsi pengawasan. Kami tetap mengawal jalannya perekrutan itu, sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (20/8/2019).

Baca: Tahun Depan Gaji Kades dan Perangkatnya Setara dengan PNS Golongan II A, Segini Besarannya

Baca: VIDEO: Polres Tebo Ekspose Tiga Tersangka Karhutla di Desa Suo-suo

Baca: Nasib Apes Pawang Kuda Lumping, Tewas di Tengah Atraksi saat Benturkan Kepalanya ke Taing Besi

Dia mengatakan, pihak pemerintah dusun akan merekrut aparatur desa sesuai dengan kriteria dan secara objektif.

Saat ditanyai terkait kriteria, dia mengatakan aparatur desa minimal harus mengenyam pendidikan hingga lulus SLTA atau setingkatnya.

Taufik mengatakan, aparatur desa tersebut tidak harus berasal dari desa yang yang bersangkutan.

Baca: VIDEO: Siswa-Siswi Desa Lubuk Raman Rayakan Upacara HUT RI pertama di Desa Mereka

Baca: Syarat untuk Berikan Gaji, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muarojambi, Gelar Pelatihan Guru PAUD

Baca: Guru Cantik yang Selalu Jadi Sasaran Kiriman Surat Cinta dari Murid, Padahal Baru 5 Bulan Mengajar

"Contohnya begini, kita mendaftar di desa sebelah. Kita jadi perangkat desa bukan di desa tempat kita tinggal. Saya warga desa A, jadi perangkat di desa B, itu dibolehkan," jelasnya.

"Beda dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). Kalau BPD, harus dari warga desa itu, karena itu merupakan keterwakilan wilayah desanya," imbuh Taufik.

Terkait gaji, kata Taufik, akan dipenuhi melalui alokasi dana desa (ADD).

"Yang jelas kita mengikuti regulasi yang ada, seperti Undang-undang nomor 6 tahun 2014, PP 43 tahun 2014, PP 47 tahun 2015, Permendagri nomor 83 tahun 2015. Kita ikuti itu," tutupnya.

Tahun Depan, Gaji Aparatur Desa Naik, Ini yang Dipersiapkan PMD Bungo (Mareza Sutan A J/Tribun Jambi)

Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved