Maraknya Pinjaman Online, Waspada Transaksi dengan Fintech Peer-To-Peer Lending, Bijak Gunakan Uang

"Itu sudah transparan di awal jadi orang memang sudah disklaimer syarat dan ketentuan berlaku di depan sebelum peminjaman, lain soal jika persyaratan dibaca atau tidak, ini persoalan yang berbeda," katanya.

Baca: Viral Foto Wajah Driver Ojek Online Sangat Mirip dengan Pasha Ungu, 11-12 dengan Wakil Walikota Palu

Baca: Ramalan Zodiak Senin 19 Agustus 2019, Leo Potensi Ribut Dengan Kekasih, Virgo Ada Tantangan Baru

Baca: Driver Ojol Ini Berkaca-kaca Bertemu Melanie Subono Karena Kisah Ini, Warganet yang Baca Merinding

Yang tidak kalah penting, Fintech Peer-To-Peer Lending yang legal hanya boleh mengakses tiga permohonan konfirmasi di gawai calon peminjam.

Tiga poin tersebut adalah permohonan untuk mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi atau GPS.

"Intinya mereka bisa saja melakukan proses video call karena mereka bisa mengakses kamera, yang kedua mereka bisa mengakses mikrofon dalam konteks untuk video call dan sebagainya dan lokasi kita untuk memastikan calon peminjam bisa terdeteksi walaupun ia berpindah tempat," ujarnya.

Jika Fintech illegal, hampir semua aspek yang ada di gawai calon nasabah bisa mereka akses termasuk contak yang dimiliki. Fintech Fintech ilegal tersebut sudah terikat dalam asosiasi perusahaan fintech yang di dalam asosiasi tersebut sudah membuat pusat data.

Baca: BREAKING NEWS: Kabut Asap Makin Menebal, Siswa TK, PAUD, dan SD Kelas I, II, III dan IV Diliburkan

Baca: VIDEO Detik-detik Pria Digigit Ular Piton Raksasa dengan Perut Buncit, Warga Histeris Melihatnya

Baca: Viral Detik-detik Video Anggota Paskibra Jatuh dari Tiang Bendera, Peserta Upacara Teriak Histeris

Jadi jika nasabah nasabah yang pernah meminjam dipastikan datanya tersimpan. OJK Provinsi Jambi pernah mendapat laporan pada tahun ini perihal pinjaman online ilegal.

Tetapi sayang, pihaknya tidak bisa bertindak lebih jauh karena ada keterbatasan kewenangan dan mengedukasi korban.

"Yang memang saat ini menjadi kewenangan kita lebih ke proses penghimpunan dana baik OJK atau mau siapapun lembaganya nanti, sampai saat ini tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang yang melarang orang untuk meminjamkan uang ke orang lain," .

"Yang di atur itu adalah ketika orang menghimpun dana orang lain itu yang menjadi point baik itu undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah," ungkapnya.

Baca: 10 Mei 1973 Lee Pingsan Saat Dubbing Film Enter the Dragon: Benarkah Bruce Lee Tewas Diracun?

Baca: Dinikahi Seorang Jenderal TNI Bintang 3 dan Akan Pensiun, Bella Saphira Unggah Momen Manis Suami

Baca: BREAKING NEWS: Warga Kuala Tungkal Kerumuni Lokasi Asal Ledakan Keras, Terdengar Radius 500 Meter

Hal ini memang menjadi dilema karena saat ini belum ada aturan yang mengatur secara rinci terkait hal tersebut.

"Tinggal reputasi mereka yang kita kenakan jadi kita mengedukasi masyarakat jika ingin melakukan pinjaman online ke yang legal yang terdaftar dalam OJK, harapannya untuk mematikan perlahan-perlahan fintech ilega," katanya.

OJK masih gencar melakukan edukasi baik di media sosial maupun edukasi secara langsung ke masyarakat terkait Fintech Peer-To-Peer Lending, termasuk pinjaman online. "Kami memang sekarang sedang gencar-gencarnya untuk mengedukasi masyarakat perihal pinjaman online karena di satu sisi pinjaman online juga punya nilai positifnya.

"Sekarang kan sedang digodok perihal undang-undang perlindungan kerahasiaan data, rencananya untuk mengejar para pelaku yang mencuri data untuk keperluan pribadi atau dalam konteks saat ini pinjaman online ilegal," tuturnya.

"Jadi memang kita tidak melarang orang untuk meminjamkan uangnya, tapi nanti pemerintah ingin menjerat fintech ilegal dengan cara tidak boleh mengakses data pribadi orang karena itu terkait dengan privasi," ungkapnya.

Pihaknya selalu mengingatkan dan meminta kepada masyarakat untuk memahami terlebih dahulu setiap transaksi yang akan dilakukan.