Beralasan Sama-sama Berjuang Keras, PKB Tak Ingin Jatah Kursi Menteri Digabung dengan NU
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyakini jatah kursi Menteri dari PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) akan berbeda dalam kabinet Kabinet Kerja Jilid II,
lihat foto
Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019 tahun ini.
Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur Kabinet Kerja Jilid II.
"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.
Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.
"Pada akhirnya kita serahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," jelasnya.
Baca: Politisi Gerindra Fadli Zon Sebut Tak Perlu Rekonsiliasi antara Prabowo dan Joko Widodo
Baca: Mahfud MD Ternyata Sangat Mengagumi Sosok Sutopo Purwo Nugroho, Terutama Untuk Satu Hal Ini
PKB Minta 10 Kursi Menteri
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengatakan dalam politik pihak yang menang biasanya memang akan mendapat jatah menteri.
Saat ditanya jumlah, Cak Imin jelas meminta sebanyak-banyaknya.
Meski begitu ia sadar dalam sistem presidensial, partai politik pengusung cuma bisa mengusulkan daftar nama yang direkomendasikan.
Sementara soal keputusannya, sepenuhnya di tangan presiden yang bersangkutan.
"Kalau doa, sebanyak-banyaknya.
Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," ujar Cak Imin.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak akan terfokus pada kadernya dalam mengusulkan nama-nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo.
Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, ia juga akan mengusulkan tokoh-tokoh potensial yang bukan kader partainya.
