Beralasan Sama-sama Berjuang Keras, PKB Tak Ingin Jatah Kursi Menteri Digabung dengan NU

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyakini jatah kursi Menteri dari PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) akan berbeda dalam kabinet Kabinet Kerja Jilid II,

Editor: Suci Rahayu PK
Istimewa
Di Istana Bogor, Joko Widodo menerima salinan keputusan MK dari Irvan Pulungan, Sekretaris Tim Hukum Jokowi-Amin di MK, Senin (01/07/2019) 

Maka dari itu, Cak Imin mengingatkan agar jika sampai oposisi yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyeberang ke koalisi, maka tidak akan mengurangi jatah kursi untuk PKB.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam wawancara unggahan kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa (2/6/2019).

Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mendatangi dan meresmikan posko Cinta
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mendatangi dan meresmikan posko Cinta "Join" Jokowi- Muhaimin di Jalan Dr. Cipto Kota Semarang, Selasa (17/4). Cak Imin mendeklarasikan diri untuk maju sebagai wakil presiden 2019 sebagai wakil Joko Widodo. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) ()

Cak Imin menyebut baiknya pihak oposisi tetap menjadi oposisi agar menjadi penyeimbang pemerintahan yang berkuasa.

Terlebih dalam koalisi Jokowi saat ini sudah mendominasi hingga 61 persen.

"Sebetulnya koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah kegemukan, 61 persen di parlemen.

Nah nanti kan enggak ada check and balance," ujar Cak Imin.

Meski demikian, Cak Imin tidak melarang jika partai oposisi hendak bergabung demi rekonsiliasi, asalkan tidak mengurangi jatah untuk PKB.

"Tetapi kalau memang itu menjadi urgensi agar rekonsiliasi, agar kebersamaan ya yang penting jangan mengurangi jatah PKB deh," kata Cak Imin sambil tertawa. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved