Breaking News:

Transparansi Pemkab Tanjab Barat, Buka-bukaan soal APBD Perubahan

Fungsi APBD sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Tribunjambi/Darwin
Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019. 

Selanjutnya kata wabup, perubahan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2019 yang disebabkan adanya silpa tahun anggaran 2018.

Terkait Perubahan APBD, dipaparkan Wabup, secara makro struktur dari APBD Perubahan tahun 2019, bahwa sebelumnya pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.1.545.726.286.084 menjadi sebesar Rp. 1.532.912.792.851, atau mengalami penurunan Rp. 12.813.493.233, atau turun sebesar 0,83 persen.

Kemudian dari komponen belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.568.057.751.443 setelah perubahan menjadi Rp.1.799.341.587.321 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 231.283.835.878 atau naik sebesar 14.75 persen.

“Pada sub komponen BL atau BP dilakukan strategi skala prioritas dan singkrorinasi, terutama pada BL disektor infrastruktur publik dan infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan drainase dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat Tanjung Jabung Barat," jelasnya.

Baca: Ini Perlakuan Orang Tua dari Kakak Adik yang Nikah Sedarah di Bulukumba, Dicoret Langsung dari KK

Baca: Update Pendaki Hilang di Gunung Piramid, Sempat Dihentikan Pencarian, Kini Cari Tanda-tanda Korban

Baca: Apa Kejelasan Status Hilda Vitria Usai Kriss Hatta Bebas Penjara, Ini Kata Mantan Billy Syahputra

Baca: Deretan Penampakan Wajah Milenial di Bursa Calon Menteri Jokowi-Maruf Amin, Siapa Saja Mereka?

Lanjut Wabup, pada komponen pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp. 22. 331.465.359 setelah perubahan sebesar Rp. 226.428.794.470 atau naik sebesar 1,09 persen yabg bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018.

Dalam hal ini, Rajiun Sitohang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjab Barat sebagai pemateri.

Dia juga mempertegas tujuan sosialisasi untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan amanat Permendagri nomor 13 tahun 2006.

"Memberikan gambaran tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Tanjab Barat yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab," katanya.

"Kalau tidak ada di dalam DPA, tidak boleh pelaksanaan kegiatan," katanya mempertegas dalam penggunaan anggaran.

Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved