Mengapa Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 5.528 Triliun Pada April 2019? BI Sebut Masih Sehat

"ULN swasta ini didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.

Adapun total pangsanya sebesar 75,2 persen terhadap total ULN swasta," sebut BI.

Meski ULN Indonesia meningkat mencapai 8,7 persen (yoy) dibanding bulan Maret 2019, BI mengklaim struktur ULN Indonesia tetap sehat.

Kondisi itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2019 sebesar 36,5 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2 persen dari total ULN.

"Dengan perkembangan tersebut, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat," jelas BI.

Baca: Siapa Membekingi Bisnis Minyak Ilegal di Jambi? Lihat Foto dari Udara Penampakan Lokasi Pengolahan

Baca: Kapolda Jambi Perintahkan Kabid Propam Periksa Laporan Oknum yang Terlibat Minyak Ilegal Batanghari

BI pun menegaskan, pihaknya dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

BPK Soroti Rasio Utang Luar Negeri Indonesia, Ini Jawaban Sri Mulyani

Sebelumnya pada Mei 2019 lalu Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menyoroti rasio utang pemerintah yang terus meningkat sejak tahun 2015.

Meski pada 2018 rasio utang pemerintah mengalami penurunan jadi 29,81 persen.

Tribunjambi.com melansir dari Kompas.com, pada Mei lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terus meningkatnya rasio utang pemerintah disebabkan tingginya transfer daerah yang memiliki porsi sepertiga dari keseluruhan belanja pemerintah.

Akan tetapi, besaran belanja transfer daerah tersebut tidak tercatat di dalam neraca pemerintah.

"Sehingga tentu saja ini akan mempengaruhi dari sisi kemampuan kita untuk menunjukan bahwa belanja pemerintah terlihat di dalam neraca keuangannya pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, laporan keuangan daerah hingga saat ini belum terkonsolidasi dengan laporan pemerintah pusat.
Belanja ke daerah yang tidak masuk ke neraca pemerintah pusat membuat ada ketimpangan antara belanja dan penerimaan.

Selain itu, belanja pemerintah masih didominasi belanja barang untuk pembayaran gaji hingga belanja operasional.