Sengketa Pilpres 2019

KPU Sebut Siap Hadapi Tantangan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi di Mahkahmah Konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan langkah untuk mematahkan dalil Tim Kuasa Hukum BPN dalam sengketa Pilpres 2019 yang diajukan ke Mahkamah

KPU Sebut Siap Hadapi Tantangan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi di Mahkahmah Konstitusi.
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari 

TRIBUNJAMBI.COM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan langkah untuk mematahkan dalil Tim Kuasa Hukum BPN dalam sengketa Pilpres 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, di sidang MK nanti pihaknya akan menjawab sesuai permohonan kubu BPN.

Bila permohonan keberatan BPN bersumber dari alat bukti link berita media daring, maka KPU pun akan menjawab lewat link berita juga.

Misalnya, keberatan pada kasus 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disebut tak pernah ditelusuri atau disampaikan KPU, Hasyim menyebut KPU akan menjawab tuduhan tersebut juga lewat link berita.

"Alat bukti nanti tergantung permohonannya apa. Jadi misal ada permohonan menyatakan bahwa angkat 17,5juta pemilih itu tidak pernah ditelusuri dan disampaikan pada BPN 02, ya nanti kita carikan link beritanya," kata Hasyim di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Baca: Jelang Sidang MK, KPU Siapkan Link Berita untuk Jawab Keberatan Kubu Prabowo, Ini Penjelasannya

Baca: VIDEO: Detik-detik Jembatan Trans Sulawesi Putus Dihajar Banjir Bandang

Baca: Jejak Karier Militer George Toisutta Akmil 1976 dan Prabowo Subianto Akmil 1974, Lihat Selisihnya

Link berita jawaban yang dimaksud Hasyim ialah berita penjelasan bahwa KPU sudah menjawab tuduhan tersebut secara lengkap dan jelas. Baik itu duduk perkaranya, hingga kepada siapa mereka menyampaikan.

"Bahwa itu sudah ditelusuri, sudah diterima sendiri oleh siapa. Nah kalau link berita, ya kita kirim link berita," terangnya.

Lebih lanjut dia menyebut bahwa alat bukti yang dipersiapkan KPU akan menyesuaikan dengan permohonan Penggugat.

"Tergantung dari apa yang dimohonkan. Kan KPU jawab sesuai apa yang digugat saja. Sesuai konteksnya yang digugat itu," ucap Hasyim.

Baca: Deretan Smartphone Kelas Menengah Dibawah Rp 5 Juta, Mulai Samsung, Vivo, Oppo, Honor, Huawei

Diketahui, MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres pada Jumat (14/6/2019) lusa. Berdasarkan jadwal sidang, sidang putusan sengketa hasil pilpres akan digelar pada 28 Juni.

Halaman
1234
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved