Sengketa Pilpres 2019

KPU Sebut Siap Hadapi Tantangan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi di Mahkahmah Konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan langkah untuk mematahkan dalil Tim Kuasa Hukum BPN dalam sengketa Pilpres 2019 yang diajukan ke Mahkamah

KPU Sebut Siap Hadapi Tantangan Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi di Mahkahmah Konstitusi.
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari 

Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran UU Pemilu oleh Ma'ruf Amin.

Tim Hukum BPN mempersoalkan jabatan Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Ma'ruf Amin dianggap melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Baca: Tawaran Gaji Selangit dari PSG untuk de Ligt Bikin Bikin Barcelona dan Manchester United Lemas

Baca: Viral Harga Rujak Rp 300 Ribu 4 Porsi, Bu Mella: Kalau Ini Ditutup, Siapa Menghidupi Keluarga Saya

Bambang mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik, karena bisa mendiskualifikasi Jokowi-Maruf," ujar Bambang di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Namun, menurut Bambang, nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik penerintah itu.

Sementara itu, kuasa hukum pribadi capres petahana Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra yakin pihaknya bisa mematahkan tuduhan kubu Prabowo-Sandiaga bahwa Ma'ruf Amin melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Halaman
1234
Editor: andika arnoldy
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved