Kubu 02 Menolak Hasil Pilpres Tapi Menerima Hasil Pileg 2019, Apa Sebabnya? Ini Penjelasan Fadli Zon

Kubu 02 Menolak Hasil Pilpres Tapi Menerima Hasil Pileg 2019, Apa Sebabnya? Ini Kata Fadli Zon

TRIBUNJAMBI.COM - Sejumlah pihak mempertanyakan inkonsistensi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil Pilpres tapi menerima hasil Pileg.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi Fadli Zon mengatakan, pihaknya menolak hasil Pilpres karena menilai kecurangannya masif, kental dengan konflik kepentingan, dan dugaan adanya aparat yang tidak netral.

Baca: BPN Tak Akan ke MK, Fadli Zon Sebut Tak Ada Gunanya, Mahfud MD: Tidak Percaya, Tapi Jangan Provokasi

Baca: Sewa Pembunuh Bayaran untuk Habisi Suami Modusnya Pencurian, Si Istri Bayarnya Nyicil Pakai pesangon

Baca: VIRAL Oknum PNS Kantor Camat Selingkuhi Kakak Ipar, Keluarga Beberkan Video Hot nya

"Kalau Pilpres kan cuma ada dua kandidat, kepentingannya juga lebih terkonsolidasi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

"Terutama kekuasaan, conflic of interest juga besar, presiden yang tidak cuti bisa juga menggunakan fasilitas negara," sambungnya.

Sedangkan pileg, katanya, tidak seperti pilpres. Namun, kata Fadli Zon, bukan berarti tidak ada kecurangan di pileg. Kecurangan di pileg, menurut Fadli Zon, formatnya berbeda dari pilpres.

"Saya kira kalau kecurangan, baik di pilpres maupun pileg, itu ada, pasti. Tapi kita lihat di Pileg itu beda front-nya dengan Pilpres. Karena di Pileg itu bahkan di antara partai koalisi pun berkompetisi," tuturnya.

Fadli Zon membantah pihaknya menolak hasil Pilpres tapi menerima hasil Pileg, karena tingginya suara yang diperoleh Partai Gerindra.

Menurutnya, penolakan tersebut murni karena kecurangan di Pilpres sangat masif.

"Saya rasa enggak dong, enggak. karena beda. Kalau di dapilnya enggak ada pileg bagaimana? Dan saya rasa tuntutan kepaa Pilpres menolak ini bukan tuntutan final, kan belum," paparnya.

"Menolak kecurangan, artinya kita masih ingin lawan kecurangan itu," imbuh Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya, Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Muhammad Syafii mengatakan, terdapat perbedaan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019.

Menurutnya, Pileg belum masuk kategori Pemilu curang, berbeda dengan Pilpres.

"Kalau di Pileg itu saya kira ada kecurangan, tapi bukan pemilu curang. Tapi kalau untuk pilpres itu memang pemilu curang," ujar Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menurut anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra itu, meskipun terjadi kecurangan, Pileg tidak dirancang curang seperti Pilpres. Namun, Syafii tidak menjelaskan desain kecurangan yang dimaksud.

"Memang harusnya seperti itu, tapi dalam pemilu 2019 ini kayaknya walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan pemilu di Pileg, tapi pemilu curangnya khusus terjadi di Pilpres," tuturnya.

Baca: Tuding Pemilu Curang Tapi Kubu Prabowo-Sandi Enggan Gugat ke MK, Mau Pakai Cara Apa Lagi?

"Jadi bedakan ya, tidak tertutup kemungkinan terjadi kecurangan pemilu di Pileg, tapi pemilu curangnya itu hampir pasti terjadi di Pilpres," sambung Syafii.

Sementara, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai hasil pemilihan legislatif (Pileg) akan terdampak jika ada pihak yang tak mengakui hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres digelar secara serentak.

Hal itu ia sampaikan, menanggapi kubu BPN Prabowo-Sandi yang menolak penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Konsekuensinya kalau pemilu ini tidak diakui misalnya, maka itu akan berdampak juga pada hasil pemilihan legislatif," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Bamsoet, sapaan akrabnya, menilai ada konsekuensi besar yang dipertaruhkan pihak yang tak menerima rekapitulasi suara Pilpres.

Padahal, kata Bamsoet, para anggota legislatif dari partai politik pengusung dua pasangan calon, sangat maksimal untuk memenangkan calonnya masing-masing.

"Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian nanti harus diadakan pemilu ulang? Apakah caleg-caleg mereka, kita semua, yang sudah berdarah-darah kemarin ingin mengulang lagi?" Tanyanya.

Legislator Partai Golkar itu pun mengimbau seluruh pihak lebih dewasa dalam berpolitik.

Jika merasa ada kecurangan, Bamsoet meminta lebih baik dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa bukti-bukti.

"Jadi kalau hanya pembentukan opini, yang ada hanyalah menghasilkan kebisingan dan ketidaknyamanan masyarakat," cetus Bamsoet.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya, dalam pidato pemaparan dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Prabowo Subianto mengatakan bahwa masa depan bangsa berada di pundak KPU.

Masa depan bangsa, katanya, bergantung apakah KPU akan membiarkan terjadinya dugaan kecurangan Pemilu 2019, atau menghentikannya.

"Kalau kau memilih ketidakadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.

Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi. Menurutnya, mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.

"Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar, dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita, bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kita telah memenangkan mandat dari rakyat," paparnya.

Baca: Menanti THR untuk PNS/Polri/TNI 24 Mei, Gaji ke-13 Juni 2019, Ini Rincian yang Diterima

Baca: Terjerat Penyebaran Video Asusila,Vanessa Angel Kian Tertekan : Karena Semakin Hari Terasa Berat

Buat Wasiat

Setelah Prabowo tolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019, ia lantas mengumpulkan para ahli hukum di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

"Sekalian setelah ini, sore hari ini saya akan ke Kertanegara. Saya akan kumpulkan ahli hukum, saya akan membuat surat wasiat saya," ucap Prabowo Subianto.

Dalam wasiat tersebut, Prabowo Subianto akan menuliskan imbauan untuk tidak takut terhadap ancaman pasal makar.

Hal itu terkait sejumlah orang di lingkaran Prabowo Subianto dalam beberapa hari terakhir terseret kasus makar.

Menurut Prabowo Subianto, sejumlah purnawirawan jenderal yang ada di lingkarannya tidak pernah berniat makar.

Misalnya, Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Imam Sufa'at, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdjiatno, dan Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso.

"Mereka tidak makar, kita membela negara dan bangsa Indonesia ini. Jangan takut-takuti kita dengan senjata yang diberikan oleh rakyat," katanya.

Prabowo Subianto menegaskan tidak akan meninggalkan rakyat. Artinya, keinginan rakyat untuk menegakkan keadilan akan terus diperjuangkan.

Ia dan Sandiaga Uno mengaku tidak menyerah dalam memperjuangkan keadilan pemilu jujur dan adil.

"Jangan khawatir, saya bersama rakyat, selalu bersama rakyat sampai titik darah saya yang terakhir," tegasnya.

Menurutnya, bila proses kecurangan dan ketidakadilan jalan terus, maka rakyatlah yang akan menentukan.

Selama rakyat mempercayainya, Prabowo-Sandi menegaskan akan terus bersama rakyat.

"Bila rampasan dan 'pemerkosaan' ini jalan terus, hanya rakyatlah yang menentukan, hanya rakyat yang akan menentukan. Selama rakyat percaya dengan saya, selama itulah saya bersama rakyat Indonesia," paparnya.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi lebih dahulu menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," tuturnya.

"Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," sambungnya.

Penolakan tersebut, menurut Djoko Santoso, karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu, menurutnya, tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat, dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," bebernya.

Penolakan tegas BPN, menurut Djoko Santoso, berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari partai politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato Pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," cetusnya. (Tribunnews/Taufik Ismail)