Wiranto Bentuk 24 Anggota Tim Asistensi Hukum, Ada Mahfud MD, Rocky Gerung Sebut Kata Dungu

ia juga mengkritik pelibatan akademisi dalam tim hukum itu.

"Penguasa menggaji akademisi untuk mengintai warganegara. Dua-duanya dungu," katanya.

Direktur Lokataru, Haris Azhar menanggapi keras rencana pembentukan tim hukum nasional pengkaji ucapan tokoh yang dibentuk Menko Polhukam Wiranto.

Bahkan dengan tegas, Haris Azhar menyebut bahwa rencana yang digadang-gadangkan Wiranto adalah bentuk dari sebuah kepanikan.

Sebelumnya, melalui siaran pers, Wiranto mengumumkan akan membentuk tim hukum nasional pengkaji ucapan tokoh.

"Kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto dikutip dari Kompas TV, pada Selasa (7/5/2019).

Wiranto menjelaskan tak akan membiarkan pihak yang mencaci ataupun medelegitimasi presiden yang masih secara sah menjabat hingga Oktober 2019 nanti.

Presiden yang dimaksud Wiranto itu tak lain adalah Jokowi.

"Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya," ujar Wiranto.

Mengetahui rencana tersebut, Haris Azhar pun memberikan tanggapannya.

Dilansir dari tayangan Satu Meja Kompas TV edisi Rabu (8/5/2019), Haris Azhar mengaku bingung dengan rencana pembentukan tim hukum nasional yang disebut Wiranto.

Haris Azhar pun lantas kembali mengulas soal peristiwa yang menyangkut dengan Wiranto.

"Kalau enggak salah, rezim ini ya yang tutup komisi hukum nasional ya ? Saya enggak paham sebetulnya ini mau ngapain.

Kalau mau dibilang ijtihad, headline besar, lewat pagar saya tembak, statementnya Wiranto. Setahun kemudian Yunhat ditembak atas perintahnya Wiranto untuk mengamankan RUU PKB. Jadi memang orang ini spesialis hantam rakyat," ungkap Haris Azhar.

Lebih lanjut, Haris Azhar pun menyebut bahwa rezim pemerintahan saat ini memiliki mesin yang bersifat otoriter.