Jubir BPN Balas Pernyataan Provinsi Garis Keras dari Mahfud MD, Jokowi Kalah di Sumbar Karena Ini

Semua hidup rukun berdampingan.

Alasan masyarakat Minang tidak memilih pak @jokowi adalah ekonomi.

Karena kehidupan ekonomi yg sulit, cari pekerjaan susah, harga sembako di pasar tidak terjangkau, listrik mahal, pupuk mahal, dll.

Mudah2 an Prof @mohmahfudmd paham penjelasan saya ini. Salam hormat," tulis Andre.

Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.

"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."

"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.

Baca Juga:

BEI Ajak Perusahaan Go Public, Serukan Membangun Jambi Bersama Pasar Modal

Oknum ASN di Muarojambi Tertangkap Kasus Narkoba, Sekda: Jika Benar Akan Kita Pecat

FOTO: BJ Habibie Jenguk Ani Yudhoyono, Kondisinya Kini Hanya Bisa Dijenguk dari Muka Pintu

"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."

"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.

"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.