Berita Provinsi Jambi

Sekda Yakin di Jambi Ada Rekanan Masuk Daftar Hitam, LKPP Sebut Sanksi Rekanan yang Langgar Komitmen

Sekda Yakin di Jambi Ada Rekanan Masuk Daftar Hitam, LKPP Sebut Sanksi Rekanan yang Langgar Komitmen

Sekda Yakin di Jambi Ada Rekanan Masuk Daftar Hitam, LKPP Sebut Sanksi Rekanan yang Langgar Komitmen
Tribunjambi/Zulkifli
Sekda Yakin di Jambi Ada Rekanan Masuk Daftar Hitam, LKPP Sebut Sanksi Rekanan yang Langgar Komitmen 

Sekda Yakin di Jambi Ada Rekanan Masuk Daftar Hitam, LKPP Sebut Sanksi Rekanan yang Langgar Komitmen

TRIBUNJANBI.COM, JAMBI - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, mensosialisasikan paraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2017 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kepada Pemerintah Provinsi Jambi, dan unit layanan pengadaan barang/jasa di kabupaten kota.

Sekertaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto saat diwawancarai wartawan mengatakan, inti dari penyampain LKPP ini adalah dari pengadaan barang/jasa di pemerintah ada sanksi daftar hitam bagi rekanan yang tidak komitmen terhadap pekejaan yang sudah diberikan atau dimenangkan dalam tender.

Baca: Cara Mengambil Chat WhatsApp Lalu Pindahkan ke Gmail, Jadikan Bukti Ciduk Pasangan yang Berselingkuh

Baca: Libatkan Oknum Caleg PDIP dan Panwascam, Pembakaran Kotak Suara di Tanah Kampung Jambi

Baca: 10 Tanda Kamu Hanya Dimanfaatkan Pasanganmu Saja, Pernah Merasakan?

"Mereka Katakanlah sudah mendapatkan uang muka kerja, tapi pekerjaan tidak selesai. Atau mereka pada saat mendapatkan kemenangan kegiatan itu ada kongkalikong, antara satu dan dua perusahaan yang sama-sama untuk memenangkan tender pada saat pengadaan barang dan jasa," kata Sekda, Senin (22/4/2019).

Menurut Sekda, komitmen tersebut disampaikan LKPP ke Pemprov maupun ke Pemda kabupaten kota, harus berani menyampaikan ke publik bahwa perusahaan yang dimaksud telah melakukan pelanggaran dan masuk dalam daftar hitam.

Perusahaan atau rekanan kata Sekda, yang masuk dalam daftar hitam akan dikenakan sanksi tidak bisa mengikuti lelang atau mendapat pekerjaan dengan lama waktu-waktu tertentu.

"Ada yang disanksi satu tahun. Ada dua tahun, inikan memberikan efek jera bagi penyedia barang dan jasa agar tidak berbuat lagi. Dan ini berlaku semua provinsi," jelas Dianto.

Baca: Soeharto 3 Kali Mengalami Kejadian Aneh, Tatapan Matanya Tiba-tiba Kosong, Ternyata Firasat Lengser

Baca: Terungkap, Alasan Jokowi Kirim Luhut Pandjaitan Temui Prabowo Subianto, Ini yang Dibahas

Baca: 10 Hal Sederhana saat Hari Bumi Sedunia, Anda Bisa Praktik di Rumah Bersama Keluarga

Dikatakan M Dianto, khusus di Jambi, meskipun ia tidak mengetahui secara spesifik jumlah dan nama perusahaan yang masuk daftar hitam tahun ini. Namun ia meyakini ada beberapa rekanan yang masuk daftar hitam.

"Saya yakin di Jambi ada. Karena dari beberapa tahun terakhir ada pekerjaan yang memang tidak selesai sampai akhir tahun anggaran. Atau mereka tidak dapat melakukan kegiatan setelah mereka memenangkan tender itu. Nah ini dampaknya sangat besar baik ke masyarakat maupun ke Pemda," pungkas Dianto.

Sekda Yakin di Jambi Ada Rekanan Masuk Daftar Hitam, LKPP Sebut Sanksi Rekanan yang Langgar Komitmen  (Zulkifli/Tribun Jambi)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved