SBY Dirumorkan Tarik Semua Kadernya dari Tim BPN Kubu 02, Ini Respon Partai Demokrat Soal Isu Itu

SBY Dirumorkan Tarik Semua Kadernya dari Tim BPN Kubu 02, Ini Respon Partai Demokrat Soal Isu Itu

TRIBUNJAMBI.COM - Banyaknya isu menerpa kubu 02 dalam hal ini tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Sebelumnya soal Sandiaga Uno yang diusir Prabowo, sampai cuitan Mantan Politisi Demokrat, Andi Arief yang menyerang Amien Rais.

Terbaru lagi soal isu, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dirumorkan menarik semua kadernya dari Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin dengan tegas membantahnya.

Dilansir oleh Kompas.com, Jumat (19/4/2019) Amir menyebut kader Demokrat sempat melakukan rapat khusus

Baca Juga:

Pembelaan Terdakwa Narkotika, PH Hukum Minta Keringanan Hukuman, Terdakwa Tulang Punggung Keluarga

Andi Arief Sebut Prabowo Harus Hati-hati dengan Amien Rais, Sebut Tak Usah Sok Jago Tantang SBY

Peringati Jumat Agung, Romo: Salib Mengandung Kebijaksanaan Illahi, dan Dibalik Salib Ada Kemenangan

Pemilu Serentak 2019 di Bungo Lancar, H+2, Bawaslu Belum Terima Laporan Resmi

"Kemarin bukan menarik diri, tetapi kan kami ada rapat khusus ya, monitoring khusus di WP41," kata Amir saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Sehingga, Partai Demokrat lebih mementingkan keutuhan Indonesida daripada kepentingan kelompok.

"Bagi Demokrat NKRI lebih utama daripada partai," jelas Amir.

Pada kesempatan itu, Amir juga memberikan pendapatnya soal pemenang Pilpres 2019.

Menurutnya, lebih baik percaya dengan perhitungan suara asli (real count) yang telah direkapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Real count yang akan di rekapitulasi ya, secara resmi ini sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, saya berpendapat tidak ada yang lebih relevan untuk mendeklarasikan kemenangan kecuali KPU nantinya," tambahnya.

Baca Juga:

4 Bulan Lampu Jalan Tak Menyala, Sebelumnya Ada Tunggakan oleh Pemkab, PLN: Harusnya Sudah Menyala

Usai Klaim Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Perkenalkan Nama Barunya Haji Ahmad Prabowo Subianto

Sedang Dibahas, Dua TPS di Kecamatan Seberang Kota, Tanjab Barat Lakukan Pemilihan Ulang

TERKINI, Hasil Real Count KPU Pukul 19.50 WIB, Jumat, (19/4/2019), Progress: 24.487 dari 813.350 TPS

Sebelumnya, SBY memang sudah memberikan instruksi kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Waketum Demokrat Syarief Hasan serta ditembuskan kepada Komandan Kogasma Demokrat.

SBY meminta agar Partai Demokrat terus memantau perkembanga politik setelah Pemilu 2019.

Selain itu, mantan Presiden Republik Indonesia itu berharap agar semua pengurus maupun kader tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga:

BISAKAH Sandiaga Uno Kembali Jadi Wagub DKI, Sosok Ini Menjawab Tidak Ada Aturan yang Melarang

Dugaan Money Politik, Oleh Oknum Caleg Nasdem, Bawaslu Batanghari Segera Periksa Saksi Pekan Depan

Prabowo-Sandi Menang di 19 Provinsi, Ini Daftar Tempat yang Buat 02 Unggul Versi Quick Count

RSUD Raden Mattaher Jambi, Kekurangan Dokter Spesialis, Khusus Spesialis Bedah Toraks tak Ada

Berikut 4 poin isi surat SBY:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Partai Demokrat Hormati Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan akan tetap menghormati pengakuan kemenangan Pilpres 2019 oleh Prabowo-andi.

Namun, secara tegas dia tetap akan berpegang teguh dengan pengumuman resmi KPU yang sesuai dengan undang-undang.

"Saya menghargai Pak Prabowo berpendapat seperti itu, tetapi kami berpegang pada undang-undang. Dan semua proses atau keberatan apa pun, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yang berwenang itu siapa," ujar Amir kepada Kompas.com, Kamis (18/4/2019).

Saat ditanya soal hasil penghitungan cepat oleh sejumlah Lembaga Survei, Amir justru enggan menanggapi.

Baca Juga:

Pemilu 2019 di Jambi, dari Pembakaran Kotak Suara Hingga Pemukulan Jangan Anarki dan Provokasi

Dua Tahun Mandiri, Dinas Kebakaran Sarolangun Masih Kekurangan Peralatan dan Personel

Jadi Bintang Tamu di Tribun Wauw, Ini Obrolan Bersama UKM Musik Stikom DB Jambi

166 Pejabat Batanghari Terlambat Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK

"Pegangannya adalah real count. Dan tidak ada yang punya kewenangan berbicara real count kecuali KPU. Kalau ada perbedaan, kemudian muncul perselisihan, hanya satu muaranya di MK. Undang-undang mengatur seperti itu," katanya.

(TribunWow.com/Mariah Gipty)