Pemilu Dianggap Selesai, Jokowi - Maruf Pemenangnya, Hasil Quick Count Akhiri Ketidakpastian Pasar

Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara pasangan Jokowi-Amin sementara ini mengungguli Prabowo-Sandiaga. Jokowi-Amin

Pemilu Dianggap Selesai, Jokowi - Maruf Pemenangnya, Hasil Quick Count Akhiri Ketidakpastian Pasar
(KOMPAS/RADITYA HELABUMI)
Pemilu Dianggap Selesai, Jokowi - Maruf Pemenangnya, Hasil Quick Count Akhiri Ketidakpastian Pasar 

Arief Budiman menambahkan, KPU tidak menetapkan target partisipasi hingga 100 persen, lantaran Indonesia adalah negara demokratis, di mana warga bisa memilih maupun tidak.

Wiranto hari ini mengelar rapat koordinasi dengan beberapa pihak, terkait pengamanan pasca-Pemilu 2019.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Seusai mengelar rapat tertutup itu, Wiranto menyampaikan beberapa hal terkait pengamanan pasca-pemilu. Meskipun, sebelumnya ia menyampaikan Pemilu 2019 berjalan lancar dan damai.

"Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemuu Serentak Tahun 2019 telah berjalan aman, tertib, dan lancar serta damai," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenkopolhukam, Gambir, Kamis (18/4/2019).

"Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pemangku kepentingan, yaitu peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan (TNI/Polri) serta seluruh masyarakat Indonesia," sambungnya.

Oleh karena itu, Wiranto menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak, dan berharap kondisi ini dapat berlanjut sampai tahapan akhir pemilu serentak 2019 selesai.

Wiranto juga mengimbau masyarakat untuk menghargai ajakan para calon presiden dalam pemilu serentak 2019, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan memelihara perdamaian.

Serta melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menghormati proses finalisasi hasil Pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU.

"Mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU," imbaunya.

Selain itu, TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional, serta keutuhan bangsa dan negara.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Pemilu serentak 2019 yang dijadwalkan pada 17 April 2019 kemarin, telah usai.

Namun, nyatanya belum semua tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia telah menggelar pesta demokrasi ini.

Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih tersisa 0,28 persen TPS yang belum sempat menyelenggarakan pemungutan suara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman. Ia mengatakan, TPS yang belum melaksanakan pemungutan suara tersebar di 18 kabupaten/kota.

"Masih ada 2.249 TPS dari total keseluruhan 810.193 yang dibentuk oleh KPU. Kalau dipersentasekan, kurang lebih hanya sekitar 0,28 persen," ujar Arief Budiman saat dihubungi, Kamis (18/4/2019).

2.249 TPS di 18 kota yang dimaksud adalah:

- 702 TPS di Kota Jayapura

- 1 TPS di Kabupaten Jayapura

- 6 TPS di Kabupaten Keerom

- 11 TPS di Kabupaten waropen

- 288 TPS di Kabupaten Intan Jaya

- 24 TPS di Kabupaten tolikara

- 1 TPS di Kabupaten Pegunungan Bintang

- 155 TPS di Kabupaten yahukimo

- 3 TPS di Jayawijaya

- 113 TPS di Nias Selatan 113

- 20 TPS di Kutai Barat

- 391 TPS di Banggai

- 24 TPS di Jambi

- 2 TPS di Kabupaten Bintan

- 445 TPS di Kabupaten Banyuasin

- 4 TPS di Kabupaten mahakam Ulu Kuta

- 8 TPS di Kartanegara

- 11 TPS di Berau.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, untuk tindak lanjut pemungutan suara ulang di beberapa lokasi, KPU selalu berkoordinasi dengan pengawas setempat.

Selanjutnya terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara susulan, KPU tetap mengacu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kalau misalnya disepakati dengan Panwas bahwa dilakukan susulan, ya lakukan saja. Masyarakat kan sudah tahu, tinggal disosialisasikan ke masyarakat," ucapnya.

Anggaran Rp 24,7 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,7 triliun untuk pemilu serentak 2019.

Dana tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan serta peningkatan kualitas pertahanan dan pengamanan pada pilpres dan pileg, 17 April 2019 mendatang.

"Tahun 2019, kita akan mengadakan pemilu serentak, anggaran Rp 24,7 triliun telah disediakan buat pesta demokrasi," ungkap Sri Mulyani dalam acara DBS Asian Insights di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, anggaran untuk pemilu dan pesta untuk masyarakat bukanlah hal baru. Dia mencontohkan pesta olahraga Asian Games yang juga menghabiskan triliunan untuk investasi pembangunan infrastruktur, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.

"Waktu kita pesta Asian Games berapa anggarannya, setiap pesta pasti ada anggarannya. Ada yang cari uang, ada yang pesta, ada yang cuci piring," ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, sistem demokrasi di Indonesia sudah cukup mature atau matang. Pemerintah sudah pernah menghadapi tiga kali pilpres dan dua kali pemilihan kepala daerah.

Pesta demokrasi kali ini diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat, organisasi, dan partai politik, serta belanja pemerintah.

Sri Mulyani menambahkan, tahun ini investasi akan tumbuh seiring upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

"Kalau ingin (ekonomi RI) tetap terjaga dengan environment global yang tidak kondusif, kita mesti pastikan (investasi) domestik cukup kuat dan terjaga. Makanya instrumen APBN tidak sekadar untuk belanja, kita terus meningkatkan iklim investasi dan kualitas investasi," paparnya.

Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk pemilu serentak 2019 naik sekira Rp 600 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 yang mencapai Rp 24,1 triliun. 

Usulkan Dipisah

Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg tak dilakukan serentak di masa mendatang. JK beranggapan, Pemilu 2019 menjadi pemilu terumit yang pernah ada.

"Memang ini lah pemilu yang salah satu yang terumit yang pernah kita hadapi. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua DPR ini bisa undang-undangnya diamandemen kembali, untuk memisahkan antara pemilu pilpres dengan pileg," ujar JK saat menghadiri pertemuan akhir tahun Partai Golkar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018) malam.

JK beralasan, pelaksanaan serentak pileg dan pilpres mengeluarkan biaya sangat besar, dan kebocoran suara juga rawan terjadi.

"Karena itu maka perlu kita perbaiki kondisi yang ada, dan pada lima tahun yang akan datang (2024), kembali kepada pola yang sebelumnya (2014)," harap politikus senior Partai Golkar ini.

Selain itu, ia menilai, perhatian masyarakat akan jauh lebih besar pada pilpres ketimbang pileg.

"Ini penting disampaikan karena bagaimanapun dalam pilpres ini dengan bersamaan, orang akan lebih banyak perhatiannya kepada pilpres dibanding pileg," kata JK.

Pada Pemilu 2019 nanti, dalam satu kesempatan pemilih harus mencoblos lima kertas suara yang terdiri dari anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, Dewan Perwakilan Daerah, serta presiden dan wakil presiden.

Pelaksanaan pemilu serentak berawal dari permohonan dari masyarakat sipil, terkait uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi setuju atas pelaksanaan Pemilu Serentak melalui Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. (*)

Editor: Tommy Kurniawan
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved