Pemilu Dianggap Selesai, Jokowi - Maruf Pemenangnya, Hasil Quick Count Akhiri Ketidakpastian Pasar
Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara pasangan Jokowi-Amin sementara ini mengungguli Prabowo-Sandiaga. Jokowi-Amin
lihat foto
Pemilu Dianggap Selesai, Jokowi-Ma'ruf Pemenangnya, Hasil Quick Count Akhiri Ketidakpastian Pasar
TRIBUNJAMBI.COM - Rangkaian penyelenggaraan pemilu telah tuntas.
Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, perolehan suara pasangan Jokowi - Maruf sementara ini mengungguli Prabowo-Sandiaga.
Jokowi-Maruf memperoleh 54,52% suara. Sementara, Prabowo-Sandi 45,48% suara.
Adapun sampel yang masuk sebesar 97%.
Melihat hasil tersebut, saham sektor konstruksi dan infrastruktur digadang-gadang kembali menjadi saham favorit tahun ini.
Baca: Ibu Guru Ini Mau Kirim Foto Bugilnya ke Pacar, Justru Malah Terkirim ke Murid, Digugat Rp 60 Miliar!
Baca: Nenek Ini Mirip ABG dan Dijuluki Nenek Tercantik di Dunia, Ini Rahasia Puspa Dewi Agar tetap Cantik
Baca: Korea Utara Rekrut 2.000 Gadis Perawan, Disiapkan Layani Hubungan Intim Mereka Ini,Ada Usia 13 Tahun
Baca: Usai Nangis & Luka Akibat Barang Reino Barack, Inces Buru-buru Tinggalkan Indonesia Naik Jet Pribadi
Baca: Jelang Ramadhan 2019, Lengkap! Kumpulan Niat Puasa, Doa Buka Puasa, Shalat Tarawih & Shalat Witir
Sebab, pelaku pasar memiliki ekspektasi pemerintahan selanjutnya masih akan melanjutkan percepatan pembagunan infrastruktur.
Prioritas pembangunan juga bisa memacu kucuran kredit konstruksi lebih besar. "Sehingga hal ini juga menjadi sentimen positif untuk sektor perbankan," ujar Mino, analis IndoPremier Sekuritas, kemarin.
Analis Panin Sekuritas William Hartanto mengatakan, tuntasnya penyelenggaraan pemilu sekaligus mengakhiri ketidakpastian di pasar.
Ketidakpastian ini yang menjadi salah satu faktor sepekan sebelum pemilu investor asing mencetak net buy mencapai Rp 1,06 triliun.
"Itu hanya profit taking dan wajar, biasa terjadi dalam kondisi pasar yang tidak menentu," jelas William. Ketidakpastian tersebut kini mulai sirna, sehingga asing diperkirakan kembali masuk.
Baca: Persiapan Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri, Disperindag Bakal Gelar Rakorda Dihadiri Satgas Pangan
Baca: Sinopsis Drama Korea SKY Castle Hari ini Episode 4, Kamis, Han Suh Jin Memohon Kepada Pelatih Kim
Baca: Setting dan Cara Mudah Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Nomor yang Tak Dikenal
Baca: Mobil Fortuner tanpa Pemilik yang Terparkir di Pinggir Jalan Mestong, Ternyata Milik Warga Nyogan
Setali tiga uang, Mino menilai, selain dari ekspektasi menguatnya sektor konstruksi dan bank, kembalinya asing turut memberikan tenaga tambahan bagi IHSG.
Terlebih, The Fed diyakini masih akan menahan bunga acuan. Isu perang dagang juga mereda.Hal tersebut memberikan alasan tambahan bagi investor asing untuk kembali masuk.
Tak menutup kemungkinan, menurut Mino, IHSG bisa menyentuh level 7.000 hingga akhir tahun.
Alternatif baru
Saham sektor konstruksi bukan satu-satunya unggulan. Sebab, jika Jokowi kembali terpilih, pembangunan infrastruktur diperkirakan tak lagi semasif periode pertama.
Hanya pembangunan tol Trans Sumatra yang masih harus dikebut. "Sektor properti dan CPO masuk akal," ujar Kartika Sutandi, Direktur CGS-CIMB Securities.
Dua sektor ini tak kalah menariknya tahun ini. Sebab, sebelumnya Jokowi selalu mengatakan, periode kedua merupakan periode untuk memajukan sumber daya manusia.
Program seperti pembangunan rumah murah untuk pekerja diperkirakan bakal marak. Terlebih, akses infrastruktur jalan dan transportasi publik saat ini lebih memadai.
Program B20 juga bakal naik kelas menjadi B30. Program yang mewajibkan bahan bakar solar wajib menggunakan campuran crude palm oil (CPO) untuk diolah menjadi biodiesel ini cukup signifikan meningkatkan permintaan CPO di dalam negeri
.
Berdasarkan data GAPKI, impor CPO Februari lalu nihil. Padahal, impor di Januari sebesar 9.000 ton. Sejalan perubahan tersebut, konsumsi CPO untuk biodiesel juga naik menjadi 648 ton dari sebelumnya 552 ton.
"Saat dimulai September tahun lalu memang banyak kendala, tapi mulai lancar tahun ini," tambah Kartika. Meningkatnya permintaan dalam negeri akan memberikan dampak positif bagi harga CPO. (Kontan.co.id)
/////
Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 Tembus 80,90 Persen
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut partisipasi pemilih di Pemilu serentak 2019 sangat tinggi, yakni mencapai 80,90 persen.
Angka tersebut, menurut Wiranto, lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni sebesar 77,5 persen.
"Partisipasi pemilih mencapai 80,90 persen, telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 77,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa siapa pun presiden yang terpilih, akan memiliki legitimasi yang tinggi," tegas Wiranto di kantornya, Kamis (18/4/2019).
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, target 77,5 persen itu termasuk realistis bagi negara demokratis seperti Indonesia.
Angka itu, kata Arief Budiman, cukup tinggi ketimbang negara lain. Apalagi, masyarakat Indonesia semakin sadar untuk menggunakan hak pilihnya.
Arief Budiman menambahkan, KPU tidak menetapkan target partisipasi hingga 100 persen, lantaran Indonesia adalah negara demokratis, di mana warga bisa memilih maupun tidak.
Wiranto hari ini mengelar rapat koordinasi dengan beberapa pihak, terkait pengamanan pasca-Pemilu 2019.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Seusai mengelar rapat tertutup itu, Wiranto menyampaikan beberapa hal terkait pengamanan pasca-pemilu. Meskipun, sebelumnya ia menyampaikan Pemilu 2019 berjalan lancar dan damai.
"Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemuu Serentak Tahun 2019 telah berjalan aman, tertib, dan lancar serta damai," kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenkopolhukam, Gambir, Kamis (18/4/2019).
"Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pemangku kepentingan, yaitu peserta pemilu, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan (TNI/Polri) serta seluruh masyarakat Indonesia," sambungnya.
Oleh karena itu, Wiranto menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak, dan berharap kondisi ini dapat berlanjut sampai tahapan akhir pemilu serentak 2019 selesai.
Wiranto juga mengimbau masyarakat untuk menghargai ajakan para calon presiden dalam pemilu serentak 2019, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan memelihara perdamaian.
Serta melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menghormati proses finalisasi hasil Pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU.
"Mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU," imbaunya.
Selain itu, TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional, serta keutuhan bangsa dan negara.
Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, Pemilu serentak 2019 yang dijadwalkan pada 17 April 2019 kemarin, telah usai.
Namun, nyatanya belum semua tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia telah menggelar pesta demokrasi ini.
Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih tersisa 0,28 persen TPS yang belum sempat menyelenggarakan pemungutan suara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman. Ia mengatakan, TPS yang belum melaksanakan pemungutan suara tersebar di 18 kabupaten/kota.
"Masih ada 2.249 TPS dari total keseluruhan 810.193 yang dibentuk oleh KPU. Kalau dipersentasekan, kurang lebih hanya sekitar 0,28 persen," ujar Arief Budiman saat dihubungi, Kamis (18/4/2019).
2.249 TPS di 18 kota yang dimaksud adalah:
- 702 TPS di Kota Jayapura
- 1 TPS di Kabupaten Jayapura
- 6 TPS di Kabupaten Keerom
- 11 TPS di Kabupaten waropen
- 288 TPS di Kabupaten Intan Jaya
- 24 TPS di Kabupaten tolikara
- 1 TPS di Kabupaten Pegunungan Bintang
- 155 TPS di Kabupaten yahukimo
- 3 TPS di Jayawijaya
- 113 TPS di Nias Selatan 113
- 20 TPS di Kutai Barat
- 391 TPS di Banggai
- 24 TPS di Jambi
- 2 TPS di Kabupaten Bintan
- 445 TPS di Kabupaten Banyuasin
- 4 TPS di Kabupaten mahakam Ulu Kuta
- 8 TPS di Kartanegara
- 11 TPS di Berau.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, untuk tindak lanjut pemungutan suara ulang di beberapa lokasi, KPU selalu berkoordinasi dengan pengawas setempat.
Selanjutnya terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara susulan, KPU tetap mengacu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kalau misalnya disepakati dengan Panwas bahwa dilakukan susulan, ya lakukan saja. Masyarakat kan sudah tahu, tinggal disosialisasikan ke masyarakat," ucapnya.
Anggaran Rp 24,7 Triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,7 triliun untuk pemilu serentak 2019.
Dana tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan serta peningkatan kualitas pertahanan dan pengamanan pada pilpres dan pileg, 17 April 2019 mendatang.
"Tahun 2019, kita akan mengadakan pemilu serentak, anggaran Rp 24,7 triliun telah disediakan buat pesta demokrasi," ungkap Sri Mulyani dalam acara DBS Asian Insights di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Menurutnya, anggaran untuk pemilu dan pesta untuk masyarakat bukanlah hal baru. Dia mencontohkan pesta olahraga Asian Games yang juga menghabiskan triliunan untuk investasi pembangunan infrastruktur, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.
"Waktu kita pesta Asian Games berapa anggarannya, setiap pesta pasti ada anggarannya. Ada yang cari uang, ada yang pesta, ada yang cuci piring," ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, sistem demokrasi di Indonesia sudah cukup mature atau matang. Pemerintah sudah pernah menghadapi tiga kali pilpres dan dua kali pemilihan kepala daerah.
Pesta demokrasi kali ini diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat, organisasi, dan partai politik, serta belanja pemerintah.
Sri Mulyani menambahkan, tahun ini investasi akan tumbuh seiring upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi yang kondusif.
"Kalau ingin (ekonomi RI) tetap terjaga dengan environment global yang tidak kondusif, kita mesti pastikan (investasi) domestik cukup kuat dan terjaga. Makanya instrumen APBN tidak sekadar untuk belanja, kita terus meningkatkan iklim investasi dan kualitas investasi," paparnya.
Sebagai informasi, alokasi anggaran untuk pemilu serentak 2019 naik sekira Rp 600 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 yang mencapai Rp 24,1 triliun.
Usulkan Dipisah
Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg tak dilakukan serentak di masa mendatang. JK beranggapan, Pemilu 2019 menjadi pemilu terumit yang pernah ada.
"Memang ini lah pemilu yang salah satu yang terumit yang pernah kita hadapi. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua DPR ini bisa undang-undangnya diamandemen kembali, untuk memisahkan antara pemilu pilpres dengan pileg," ujar JK saat menghadiri pertemuan akhir tahun Partai Golkar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018) malam.
JK beralasan, pelaksanaan serentak pileg dan pilpres mengeluarkan biaya sangat besar, dan kebocoran suara juga rawan terjadi.
"Karena itu maka perlu kita perbaiki kondisi yang ada, dan pada lima tahun yang akan datang (2024), kembali kepada pola yang sebelumnya (2014)," harap politikus senior Partai Golkar ini.
Selain itu, ia menilai, perhatian masyarakat akan jauh lebih besar pada pilpres ketimbang pileg.
"Ini penting disampaikan karena bagaimanapun dalam pilpres ini dengan bersamaan, orang akan lebih banyak perhatiannya kepada pilpres dibanding pileg," kata JK.
Pada Pemilu 2019 nanti, dalam satu kesempatan pemilih harus mencoblos lima kertas suara yang terdiri dari anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2, Dewan Perwakilan Daerah, serta presiden dan wakil presiden.
Pelaksanaan pemilu serentak berawal dari permohonan dari masyarakat sipil, terkait uji materi Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi setuju atas pelaksanaan Pemilu Serentak melalui Keputusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. (*)
