Ilegal Logging dan Perambahan Hutan Masih Terjadi, Ini Pengakuan Kadis Kehutanan

Meski cendrung menurun, namun aktivitas ilegal loging dan perambahan hutan di Wilayah Privinsi Jambi, masih saja terjadi.

Ilegal Logging dan Perambahan Hutan Masih Terjadi, Ini Pengakuan Kadis Kehutanan
tribunjambi/zulkifli
Bastari, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Meski cendrung menurun, namun aktivitas ilegal loging dan perambahan hutan di Wilayah Privinsi Jambi, masih saja terjadi.

Hal itu diakui kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bastari, saat diwawancarai Tribunjambi.com, Senin (11/3/2019).

"Ilegal loging sejauh ini kita akui masih ada. Cuma kita juga sudah banyak berbuat. Kita terus berbuat, dengan keterbatasan yang ada, kita coba maksimalkan pengawasan," sebut Bastari.

Baca: Modus Pengangkutan Kayu Ilegal yang Diungkap Polres Tebo, Hasil Ilegal Logging Ditutup Benda Ini

Baca: Aa Gym dan UAS Dilobi Romi Agar Netral, Ada Perubahan Sikap? Aa Gym: Bohong! Ini Kata UAS

Baca: Hasil MotoGP Qatar 2019, Ternyata Ducati Tak Gunakan Warna Merah Terang tapi Gelap, Begini Alasannya

Ditahun 2019 ini saja, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, berhasil mengungkap dua kasus yang masuk tahap penyelidikan, yakni kegiatan ilegal loging di Kabupaten Merangin dan aktivitas perambahan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sementara untuk di tahun 2018 Dinas Kehutanan berhasil mengungkap sebanyak delapan kasus ilegal loging dan perambahan hutan di wilayah Provinsi Jambi.

Baca: Viral Video Pernikahan Suami Dihadiri Istri Sah dan Tiga Anak Kandung, Siska Lusiana Sirait Diusir

Baca: Kepala BPN Muarojambi Tolak Diganti, Ini Alasannya Menolak Dimutasi ke Riau

Baca: Kisah Nikita Mirzani Sindir Syahrini Sebut Kasian Laki nya Muka nya Kaya Tertekan Gituuuh

"Yang terakhir ada tiga truk yang diamankan di Perbatasan Muarojambi dan Batanghari karena pemalsuan dokumen dua minggu terakhir. Sementara yang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu yang diamankan alat berat karena melakukan perambahan hutan," ungkap Bastari.

Disebutkan Bastari, kasus yang paling banyak ditemukan selama ini adalah pengakutan kayu rakyat (KR) yang bukan berasal dari kawasan hutan, melainkan dari kawasan lahan hak penggunaan lain (HPL) yang memiliki potensi kayu alam.

"Itu bisa diambil. Nah itu proses perizinannya ada. Tapi ada indikasi pemalsuan dokumen. Izinnya di sini, ngambil kayunya ditempat lain," bilang Bastari.

Disampaikan Bastari, pihaknya akan terus berupaya melakukan pengawasan agar kerusakan hutan akibat ilegaloging dan petambahan hutan bisa berkurang.

"Kita terus lakukan sosialisasi, dan pengawasan, kalau ada tertangkap kita tindak sesuai aturan," pungkasnya.(*)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved