4 Poin Pernyataan KKB Lewat Surat Terbuka Untuk Jokowi, Tetap Perang Sampai Permintaan Dikabulkan

2. TPNPB menolak upaya Indonesia untuk berdamai dengan dialog Jakarta-Papua

Sikap TPNPB

3. TPNPB tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia.

4. Perang tidak akan berhenti sampai pada sebelum tuntutan dan permintaan TPNPB dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Demikian isi tuntutan dan tawaran dan penolakan tentara TPNPB OPM.

Untuk itu, TPNPB menolak tawaran dalam bentuk apapun, selain yang dicantumkan dalam surat ini.

Apabila pemerintah Indonesia tidak meyetujuinnya, maka TPNPB tidak akan berhenti perang," ujar Sebby Sambom.

Baca Juga:

5 Saran untuk Peternak, Agar Sapi Tidak Mudah Sakit

Divonis Satu Tahun Penjara, Ini Dosa Edi dalam Kasus Tabrak Lari yang Sebabkan Penumpang Tewas

Enam Kategori Pajak Ini, Tak Capai Target di Bungo

Lokasi pembantaian 31 pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua (Kompas.com/ Dokumen Kementerian PUPR)

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sudah tak ada lagi peluang berdialog dengan kelompok separatis untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia sudah memberikan semuanya kepada Papua kecuali kemerdekaan.

"Opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) kecuali kemerdekaan," kata Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua.

Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia.

Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua.

"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun. Kita (pemerintah pusat) transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak," ujar Kalla.