4 Poin Pernyataan KKB Lewat Surat Terbuka Untuk Jokowi, Tetap Perang Sampai Permintaan Dikabulkan

4 Poin Pernyataan KKB Lewat Surat Terbuka Untuk Jokowi, Tetap Perang Sampai Permintaan Dikabulkan 

TRIBUNJAMBI.COM - Masih terniang kisah sedih para keluarga para korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Mereka harus ditinggal keluarga tersayang yang menjadi korban penembakan KKB, bahkan saking sedihnya, beberapa keluarga ada yang masih menunggu saudaranya yang belum ditemukan.

Seminggu berlalu usai peristiwa penyerangan yang tewaskan sejumlah orang tak berdosa itu, pada 10 Desember 2018 tepat di hari peringatan hari HAM sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka.

Surat tersebut berisi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ditunjukan kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi di Jakarta.

Baca Juga:

Saat Wiranto Berkata Kita Habisi Mereka Soal KKB yang Menggangu Negara, Pasukan ini Pembasminya?

Pantas Berani Tantang TNI, Ternyata ini Jenis Senjata KKB yang Didapat dari Papua Nugini & Filipina

Kekuatan Pasukan Gabungan TNI-Polri Dalam Menaklukkan Puncak Kebo, 3 Anggota KKB Tewas Ditembak

Hal itu seperti dikutip dari akun YouTube Sekretariat Pusat TPNPB-OPM yang mengunggah sebuah video pada 10 Desember 2018.

Dalam video berdurasi 7 menit 59 detik itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom didampingi oleh Staf umum TPNPB.

"Surat terbuka,

Yang terhormat, tuan Presiden Republik Indonesia, kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisai Papua Merdeka, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus, kepada anda, bahwa, pembangunan Infrastruktur di Papua Barat adalah bukan yang diinginkan rakyat bangsa Papua.

Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasibnya sendiri.

Ingin pisah dari Indonesia, untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan dari Indonesia," ujar Sebby Sambom mengawali pembacaan surat terbuka.

Sebby Sambom lalu menyebutkan dasar hukum argumen tuntutan, tawaran, dan penolakan TPNPB.

Juru bicara TPNPB itu lalu menyampaikan penolakan dan sikap organisasinya pada pemerintah Indonesia.

"Penolakan TPNPB,

1. TPNPB menolak permintaan Indonesia untuk menyerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)