Ditantang Perang Oleh Pemimpin KKB, Jusuf Kalla Minta TNI & Polri Gelar Operasi Militer Skala Besar

Ditantang Perang Oleh Pemimpin KKB, Jusuf Kalla Minta TNI & Polri Gelar Operasi Militer Skala Besar

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Tragedi berdarah yang menewaskan 19 orang di Nduga, Papua cukup menarik banyak perhatian.

Bahkan, sang Pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut, sempat menangtang Pemerintah Indonesia dan TNI serta Polri untuk berperang.

Melalui unggahan di akun Facebook Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianu Kogoya, Pemimpin dari KKB tersebut membuat surat terbuka.

Singkat cerita dalam surat terbuka tersebut, KKB siap melakukan perang darat dengan TNI dan Polri.

Baca Juga:

Saat Puncak Kabo Dikuasai TNI, Baku Tembak Selama 2 Jam Lebih Harus Dilakukan Dahulu dengan KKB

Egianus Kogoya, Pimpinan KKB Papua Ngaku Siap Perang, Namun Minta TNI Jangan Gunakan Dua Senjata ini

Kisah Nyata! Selamatkan Teman Seperjuangan, Anggota Kopassus ini Berlari Bawa Granat ke Arah Musuh

Tidak hanya itu, satu permintaannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pihak TNI dilarang menggunakan Helikopter dan bom untuk berperang.

Nampak tidak siap dengan pertempuran skala besar, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi sebaliknya.

Indonesia melalui TNI & Polri harus bertindak dengan skala besar.

Menanggapi tragedi itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun buka suara terkait tewasnya 19 orang pekerja proyek Trans Papua di Nduga.

Para pekerja menjadi korban pembunuhan keji Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafilisisasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Jusuf Kalla berujar jika TNI dan Polri bakal lakukan operasi militer skala besar di Papua.

Operasi tersebut harus digelar karena ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata.

"Kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka (kelompok bersenjata) yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar Jusuf Kalla usai pembuka Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12) seperti dikutip dari Tribunnews.

Jusuf Kalla juga mengatakan jika selama ini pemerintah sudah melakukan upaya persuasif agar pihak separatis mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Namun upaya persuasif pemerintah, TNI dan Polri itu malah dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Namun sekarang terbukti siapa pelanggar HAM sebenarnya.

"Ya sering pola seperti ini ingin lebih soft supaya jangan dituduh kita (pemerintah) yang melanggar HAM, padahal ini yangg melanggar HAM itu siapa? mereka kan yang melanggar HAM," ungkap Jusuf Kalla.

Sebelumnya telah terjadi pembunuhan sadis yang dilakukan KKB pimpinan Egianus Kogoya terhadap 19 orang pekerja Trans Papua pada Minggu (2/12) di Nduga.

Dugaan penyebab pembunuhan ketika seorang pekerja trans papua mengambil foto upacara peringatan HUT OPM.

Berang, KKB lantas membantai para pekerja tersebut.

Baca Juga:

Buntut Penangkapan Angga dan Ahmad, Polisi Buru D Pemasok Ribuan Pil Ekstasi di Jambi

Kisah Nyata! Selamatkan Teman Seperjuangan, Anggota Kopassus ini Berlari Bawa Granat ke Arah Musuh

Buktikan Keaslian Cerita, Kopassus Nekat Masuk Lembah X yang Santer Diisi Suku Pemakan Manusia

Aparat Diminta Tetap Utamakan Prinsip HAM

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta aparat keamanan mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani pembunuhan puluhan pekerja konstruksi oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018).

Menurut Usman, penanganan peristiwa tersebut tidak boleh mengarah pada bentuk pelanggaran HAM lainnya.

"Yang sangat penting untuk dipastikan saat ini adalah respons aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut," ujar Usman melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/12/2018).

"Aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan, dan tragedi mengerikan di Nduga ini tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian," ucapnya.

Usman mengatakan, aparat keamanan harus melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap serangan tersebut.

Selain itu pihak berwenang juga harus memastikan semua yang terlibat dibawa ke pengadilan dan melalui proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati.

Amnesty International, kata Usman, sadar akan kondisi lapangan yang kompleks di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas di wilayah Papua.

Namun, aparat penegak hukum perlu memastikan penghormatan penuh terhadap hukum HAM internasional, termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan.

Baca Juga:

Bernada Mengancam, Namun Pimpinan KKB Papua ini Punya Permintaan Konyol ke TNI dan Presiden Jokowi

Sempat Hebohkan Dunia Pakai Baju Kantong Kresek Bertuliskan Messi, Kini Nasib Bocah ini Terancam

Peduli dengan Lingkungan Kota Jambi, Jaya Indah Group Serahkan 100 Pohon Pucuk Merah

"Kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya, termasuk risiko bagi aparat penegak hukum," kata Usman.

Helikopter milik TNI diserang separatis saat melakukan evakuasi jenazah Serda Handoko yang gugur di Pos TNI PAM Rawan/755 Yalet yang berada Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (5/12/2018) siang. (Kompas.com dan Istimewa)

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur, di Kabupaten Nduga, Papua.

Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Baca Juga:

Ramai Soal Habib Bahar bin Smith vs Jokowi, Ustaz Abdul Somad Beri Tanggapan ini

6 Artis Terkenal ini Jadi Endorse-nya, Siapa Sangka Derma Skin Care Kosmetik Oplosan dan Ilegal

VIDEO: Dilarang Berjualan Malam, Pedagang Pasar Angso Duo Ribut dengan Petugas

(Gridhot.id/Seto Ajinugroho/Kompas.com/Kristian Erdianto)

Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Jusuf Kalla: TNI-Polri Harus Gelar Operasi Militer Besar-besaran Tumpas KKB di Papua

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM: