Kisah Ahok Dipaksa Terima Uang Korupsi, Blak-blakan Ditawari Suap Miliaran Rupiah Untuk Tutup Mulut

TRIBUNJAMBI.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok merupakan satu diantara tokoh kontroversial yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dikenal merupakan seorang pejabat yang menentang keras adanya penyalahgunaan jabatan maupun anggaran saat dirinya menjabat.

Ahok yang terkenal ceplas-ceplos ini juga tak ragu untuk melayangkan kritik dan memarahi anak buahnya yang dianggapnya bekerja tidak sesuai aturan.

Kisah hidup Ahok yang menginspirasi tersebut bakal diangkat ke layar lebar dalam film A Man Called Ahok.

Film ini dibuat pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Putrama Tuta berdasarkan pada buku A man called #Ahok: sepenggal kisah perjuangan & ketulusan karya Rudi Valinka.

A Man Called Ahok mengisahkan kehidupan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Belitung Timur.

Rencananya film ini bakal dirilis pada 8 November 2018 mendatang.

Trailer film A Man Called Ahok telah mulai diluncurkan beberapa waktu lalu.

Baca: Belum Diketahui Penyebab Gempa Situbondo, BMKG Sebut Sesar Belum Terpetakan

Pada Senin, 15 Oktober 2018 lalu akun resmi Ahok @basukibtp menampilkan penggalan film yang dibintangi Daniel Mananta tersebut.

Pada potongan adegan di film tersebut Ahok mengaku sering dipaksa untuk menerima uang.

Dia disebut dipaksa untuk menerima uang kunjungan kerja yang tak pernah Dia lakukan.

Uang yang semestinya menurut Ahok bisa digunakan untuk anggaran pendidikan menyelamatkan anak-anak yang putus sekolah agar bisa kembali bersekolah.

Meskipun memiliki anggaran yang cukup kelemahan dalam penganggaran disebut Ahok yakni alokasi anggaran yang tidak pada tempatnya.

Dicontohkannya yakni anggaran perjalanan dinas yang seringkali dianggarkan terlalu besar. 

Padahal masih banyak pos anggaran lain yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan misalnya. 

Namun usulan untuk menolak uang perjalanan dinas yang tidak semestinya tersebut seringkali ditentang oleh para pejabat. 

"Dimusuhi atau diabaikan karena percaya akan satu pendoman hidup sudah dialami BTP sejak di Belitung Timur ketika menjadi anggota DPRD. BTP selalu percaya bahwa wakil rakyat dan birokrat harus selalu memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat." tulis akun resmi Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dikenal satu diantara pejabat yang getol memperjuangkan keadilan sosial bagi rakyat.

Satu diantaranya yakni dengan penggunaan anggaran negara sesuai dengan peraturan.

Ahok dikenal blak-blakan yang mengaku tak ingin terlibat dalam korupsi.

Menjadi pejabat negara menurut Ahok tak lepas dari godaan penyelewengan uang rakyat.

Ahok terang-terangan mengungkapkan pernah ditawari sejumlah uang namun memilih menolaknya.

Ahok terang-terangan bercerita pernah digoda oleh para pengusaha dengan jumlah uang yang tak sedikit.

Tak tanggung-tanggung jumlah uang yang ditawarkan pun bermiliar-miliar.

Baca: Sabu 1 Kg Disimpan di Lipatan Celana, Wanita dan Pria Warga Madura Diamankan di Kuala Tungkal

Dilansir Tribunjambi.com dari Tribunnews pada tahun 2015 lalu, Ahok mengatakan punya banyak kenalan bos.

Tapi ia mengaku tak pernah menerima suap.

Ahok bercerita bagaimana ia sempat bertemu dengan temannya pengusaha properti.

Saat itu, ia bertemu di tempat makan.

"Kami makan dan dia bilang gini sama saya, 'Eh dua hari lalu saya ketemu Pak Jokowi nih'. Saya tanya, mereka ngomong apa? Dia bilang begini, 'Saya bilang ke Pak Jokowi kenapa dukung sekali Gubernur DKI," cerita Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).

"Karena Gubernur mau tilep Rp 2 triliun mah gampang, dari bos properti juga dapat. Tapi dia enggak tilep satu sen pun'," kata Ahok.

Ahok mengungkapkan, kerap kali ada upaya-upaya suap yang ditujukan pada dirinya.

Bahkan, ia mengaku sempat ditawari suap senilai Rp 10 miliar untuk satu kasus.

Kata Ahok, penawaran itu sebagai uang tutup mulut dan tidak untuk membantu kelancaran kepentingan pengusaha tertentu.

Baca: Beredar Pesan Berantai Akan Terjadi Gempa Magnitudo 8,4 dan 7,5 Jumat Hari Ini, Baca Penjelasan BMKG

"Dia bilang, 'si Ahok enggak usah bantu kita, yang penting enggak usah banyak ngomong saja pas rapat'. Lumayan kan Rp 30 miliar buat Ahok yang orang kampung," ujarnya.

Ahok juga bilang, sempat mau disuap saat ia menghadiri acara pernikahan.

Ahok bertanya apa alasan si pengusaha ingin menyuapnya.

Si pengusaha kata Ahok terkejut mendengar ucapan yang keluar dari mulutnya.

"Dia bilang, 'Lo emang gila lo'. Gue jawab aja, 'gue emang gila'. Memang semua orang ada harganya dan saya bisa disogok seharga nyawa kamu. Langsung dia enggak enak dan abis itu dia musuhin saya. Kalau mau jaga wibawa, dihadapan orang kaya sekalipun tidak terima suap," ujarnya.

Satu diantaranya yakni saat kasus korupsi megaproyek e-KTP atau KTP elektronik.

Ahok waktu itu yang juga anggota Komisi II DPR RI, pada kasus tersebut sebanyak 23 nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode tahun 2009 hingga 2014 diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Baca: Dikira Tertidur, Dua Remaja Ditemukan Tak Bernyawa di Dalam Mobil yang Mesinnya Hidup

Baca: Penjelasan Lengkap Kabar Relawan Asing Diusir Dari Palu, BNPB Sebut Bantuan Harus Sesuai Aturan

Semuanya adalah mantan anggota Komisi II (bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan Pemilu) DPR RI dan disebut pernah ikut rapat dalam pembahasan soal proyek e-KTP.

Basuki Tjahaja Purnama yang juga mantan anggota Komisi II DPR RI disebut ikut bicara dalam rapat membahas proyek e-KTP.

Ahok, sapaan Basuki, tidak membantah pernah ikut rapat soal ini, tetapi dia mengaku paling keras menolak usulan proyek e-KTP saat itu.

Bisa aja yang mau bagi bikin daftar, kita terima apa nggak. Nggak ada (saya terima). Orang paling nggak

"Saya paling keras menolak e-KTP. Pakai aja bank pembangunan daerah. Semua orang mau bikin e-KTP, masih ada rekamannya, kok," kata Ahok dalam wawancara sebagaimana dikutip dari tayangan Kompas TV.

Pada DPR RI, menurut Ahok, godaan untuk korupsi tak hanya dari pembahasan proyek bernilai miliaran rupiah hingga triliunan rupiah.

Sederhananya adalah melalui perjalanan dinas.

Diketahui, anggota DPR memang kerap melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

Nah, uang perjalanan dinas kerap diberikan melebihi lamanya perjalanan dinas.

"Yang pasti, uang perjalanan dinas lebih sehari dua hari saya balikin kok. Kamu cek aja. Saya rasa mungkin di DPRD, DPR nggak ada kayak saya, kali. Perjalanan dinas nggak sesuai harinya, saya balikin," ujar mantan politikus Partai Golkar dan Partai Gerindra ini.

Soal korupsi anggaran proyek e-KTP, sejak awal, Ahok menolak menerima aliran dana sebab curiga pada sumbernya.

"Saya aja bilang, uang yang tidak ada dipotong pajak, pasti ini uang nggak bener. Saya nggak ada balikin uang itu (korupsi proyek e-KTP). Orang udah tahu siapa Ahok, kok. Siapa berani kasih duit gue. Kasih duit, gue lapor ke KPK langsung," katanya.

Ahok memang pernah tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2014.

Namun, dia mengundurkan diri pada tahun 2012, ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

KPK mencari tahu proses pembahasan yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI dengan pemerintah saat itu terkait proyek e-KTP yang diduga merugikan negara hingga Rp 2 triliun.

Belakangan, KPK menerima pengembalian uang pengadaan e-KTP dari 14 anggota dan mantan anggota DPR RI.