Ikut Rugikan Negara Rp 5,3 M, Gerry Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Jaksa Penuntut Umun (JPU) menuntutnya dengan 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Ikut Rugikan Negara Rp 5,3 M, Gerry Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara
Tribun Jambi/Mareza
Agenda persidangan adalah tuntutan Gregory Isaac Iskandar alias Gerry Iskandar Alamlah, Senin (6/8/18). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengerukan alur Sungai Batanghari pada kawasan jalur pelayaran Talang Duku tahun 2013 disidang. Agenda persidangan adalah tuntutan Gregory Isaac Iskandar alias Gerry Iskandar Alamlah, Senin (6/8/18).

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umun (JPU) menuntutnya dengan 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

"Menuntut saudara terdakwa Gregory Isaac Iskandar bin Iskandar Alamlah dengan 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan," kata F Rozi di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Selanjutnya, majelis hakim yang diketuai Lucas Sahabat Duha akan melanjutkan sidang pada Senin (13/8/18) dengan agenda penyampaian pembelaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini melibatkan Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar selaku Kuasa Direktur PT Lince Romauli Raya. Selain itu, kasus ini turut menyeret Toha Mariyono yang merupakan rekanan proyek, dan Arif Hidayat selaku konsultan.

Keduanya juga sempat lama menjadi buronan kejaksaan, hingga akhirnya berhasil ditangkap pada Oktober 2017 lalu.

Selain Toha dan Arif, kasus ini juga menyeret Belly J Picarima selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sutrisno (DPO), serta Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT Lince Romauli Raya.

Kasus ini sendiri menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 5,3 miliar. Kerugian negara tersebut timbul karena proyek pengerukan alur Sungai Batanghari tersebut diduga fiktif.

Jaksa menuntutnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved