Ternyata Pengelolaan Jembatan Timbang Butuh Rp 60 Miliar, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribunjambi, Muzakkir

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kewenangan pengelolaan jembatan timbang telah ada di tangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah V Provinsi Jambi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi, Firdaus, mengatakan tidak beroperasinya jembatan timbang di antaranya karena sumber daya manusia (SDM).

Kata Firdaus, untuk mengelola satu jembatan timbang minimal harus ada personel 60 orang. Sementara personel BPTD di Jambi minim. Itu belum lagi mengurus jembatan timbang lainnya.

Selain itu, wilayah Tembesi diapit beberapa kabupaten yang sebelumnya juga ada jembatan timbang. Seperti di Sarolangun dan Bungo.

"Jembatan timbang itu untuk menimbang semua truk, terkhusus truk dari luar daerah. Kalau hanya truk batu bara, itu truk lokal dan itu tidak banyak," kata Firdaus.

Baca: Tiru 8 Sifat, Ini Asal Ajaran Hasta Brata yang Ditujukan Mahfud MD untuk Presiden Jokowi

Baca: Mengejutkan, Pebalap Ducati Jack Miller di Pole Potition, Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2018

Baca: Sekda Sibawaihi Bantah Pernah Sebut Pemda Tak Perhatian ke Ponpes

"Kalau di Sarolangun memang penting, sebab di sana perlintasan Sumsel dan Sumbar, kemudian di Merlung. Merlung juga perlintasan Sumsel, bisa juga Riau" katanya.

Meski demikian, nantinya jembatan timbang ini tetap akan dioperasikan, namun belum pada tahun ini. Kemungkinan baru bisa dioperasikan pada 2019 mendatang.

"Sekarang kita akan coba ajukan. Mudah-mudahan 2019 bisa dikerjakan dan dioperasikan," tuturnya.

Untuk pengoperasian jembatan ini, setidaknya akan menghabiskan anggaran sekira Rp 65 miliar. Sebab, gedung dan sarana prasarana lainnya perlu diperbarui.

"Itu baru infra struktur, belum biaya SDM," kata Firdaus.

Baca: Teka-teki Kecelakaan Kereta Api Sancaka Vs Truk di Ngawi Terungkap, Sholeh Jadi Tersangka

Baca: Siang Ini Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi 2018 di Telanaipura, Ayo Tonton!