Soal Reklamasi, Fadli Zon: Seharusnya Pemerintah Diskusi dengan Anies Sandi Bukan dengan Djarot
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mengkritik langkah pemerintah terkait pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi
lihat foto
Baca: Dianggap Menjelekkan Nama Baik Universitas, Profesor Sains Ini Dipecat
Baca: Syarat Dukungan PDIP Kurang, KPU Kota Jambi: Harus Diperbaiki Paling Lambat 16 Oktober
Diberitakan sebelumnya, Luhut meminta semua pihak untuk menerima keputusan pencabutan moratorium.
"Nggak ada (komentar), sudah saya teken kemarin. Ya udah itulah (reklamasi tetap dilanjutkan)," kata Luhut di Medan, Jumat (6/10/2017).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu.
"Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau," kata Luhut.
Luhut mengatakan, pencabutan moratorium itu sudah melalui kajian. Bukan hanya ahli dari ITB, kajian itu, lanjutnya, juga dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta semua kementerian terkait.
"Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan, ketua Alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?" katanya.
