Fadli Zon Berharap Polemik Pembelian Senjata Tidak Lagi Diungkapkan Kepublik

TRIBUNJAMBI.COM- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik diumbarnya permasalahan impor senjata Polri yang kembali diungkap TNI.

Hal itu menjawab pernyataan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Wuryanto soal 5.932 amunisi tajam dan senjata yang dibeli Polri memiliki kecanggihan yang luar biasa.

Baca: Duh, Evan Dimas Dikatain Seniornya Bodoh Jika Main Diliga Indonesia Musim Depan

Baca: Wow Kopi Arabika Kerinci Bakal Ditukar dengan Pesawat Sukhoi

Baca: Mengenal Sosok Dwi Hartanto Dari Sang Bunda. Benarkah Ia Memang Dikenal Sering Berbohong?

Fadli sudah memberikan saran sebelumnya supaya polemik ini diselesaikan di internal pemerintah.

Tidak perlu dibuka ke publik.

"Karena ini sebenarnya harusnya sesuatu yang confidential, malu lah kita dilihat masa urusan persenjataan aja rebutan gitu ya. Ini menurut saya kalau bisa diselesaikan di pemerintahan," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Baca: Tidak Mau Terjaring Razia? Hindari 7 Model Pelat Nomor Kendaraan yang Diincar Polisi Ini

Baca: Dianggap Menjelekkan Nama Baik Universitas, Profesor Sains Ini Dipecat

Baca: Syarat Dukungan PDIP Kurang, KPU Kota Jambi: Harus Diperbaiki Paling Lambat 16 Oktober

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, Presiden Joko Widodo seharusnya sejak awal bisa mengantisipasi insitutsi yang berada dibawahnya.

"Saya kira yang mempunyai kaitan dengan persoalan pertahanan dan keamanan seharusnya itu di-secret, artinya berjalan rahasia dan confidential gitu," kata Fadli.

Dirinya mengaku tidak ingin jika polemik antar TNI-Polri yang dibuka ke publik, juga menjadi perbincangan negara lain.

Baca: Proyek Pembangunan Pasar Rantau Ikil Baru Siap 10 Persen, Komisi III DPRD Bungo Naik Pitam

Baca: Waspada, di Bungo Ditemukan Minimarket Jual Obat yang Sudah Kedaluwarsa

Baca: Selisih Belanja Lebih Sedikit, Astri Menangkan Fun Shopping Pertama

"Coba bayangkan kalau negara-negara lain melihat kalau alutsista ini terjadi perebutan di antara institusi atau lembaga di kita? Jadi saya berharap diselesaikanlah di antara pemerintah apapun hasilnya," kata Fadli.

Fadli menambahkan, jika Presiden Jokowi tidak segera mengambil langkah tegas, polemik ini menurutnya bisa merugikan kepentingan nasional.

"Karena keduanya adalah alat negara dan polemik ini sama sekali tidak produktif. Polemik ini semakin mengkonfirmasi bahwa tidak ada koordinasi di level pemerintahan," kata Fadli.

"Masalah ini kan masalah yang bisa diantisipasi bisa diredam, dan tidak perlu sampai ke publik, tapi karena ini sudah berjalan sampai beberapa minggu ini menunjukkan konsolidasi di pemerintahan ini sangat rapuh, termasuk di antara beberapa institusi yg punya akses kepada senjata," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapuspen TNI menjelaskan keiistimewaan amunisi milik Polri yang diimpor dan sempat tertahan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Wuryanto, saat ditembakkan, amunisi tersebut akan dua kali meledak.

Ledakan kedua akan melontarkan pecahan tubuh granat berupa logam kecil yang melukai dan mematikan sasaran tembak.

Selain itu, jenis granat yang dibeli Polri juga bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras.

"Ini luar biasa. TNI tidak punya senjata dengan kemampuan jenis itu," ujar Wuryanto dalam jumpa pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Wuryanto mengatakan, pada Senin malam, ribuan amunisi sudah dipindahkan ke gudang Mabes TNI.

Sesuai katalog yang menyertai, ada sejumlah 5.932 amunisi dalam 71 koli disertai dengan katalog.

Wuryanto mengatakan, TNI hanya menegakan aturan yang berlaku.

Mengenai penyimpanan oleh TNI, menurut Wuryanto, TNI hanya mengantisipasi potensi ancaman keamanan.

"Amunisi seperti ini ditujukan untuk menghancurkan perkubuan. TNI bertanggung jawab selama penyimpinan. Pasti aman, karena kami punya standar keamanan," kata Wuryanto.