Heboh Pernyataan Nazaruddin Tahun 2014, Setya Novanto Itu Sinterklas, Kebal Hukum. Ini Selengkapnya

"Elektabilitas Golkar menurun dan sebesar 49% penyebabnya adalah keterlibatan Setya di kasus e-KTP.

Ini menunjukkan Golkar betul-betul sakit, separah penyakit yang dialaminya," kata Dolly.

Baca: Alami Defitsit, BPJS Kesehatan Pastikan Tidak Ada Pengurangan Manfaat

Sebelum praperadilan yang bergulir membebaskannya dari status tersangka, Setya mengaku mengidap sejumlah penyakit berat dan menjalani rawat inap di rumah sakit.

Atas alasan itu, Setya tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Awal pekan ini Setya keluar dari ruang perawatan, namun urung berbicara kepada pers.

Sekjen Golkar Idrus Marham yang biasanya menjadi juru bicara Setya juga irit bicara.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menyebut jabatan ketua umum partai politik masih dianggap sebagai jalur khusus mendekatkan diri ke penguasa.

Pemegang jabatan itu, kata Siti, memiliki beragam keuntungan yang tak didapatkan politikus biasa.

"Ketua umum partai politik di Indonesia masih ditempatkan sebagai satu-satunya patron yang menentukan. Dia memiliki akses luas ke berbagai kekuatan dan kekuasaan yang ada," ujar Siti.

Hal itu, menurut Siti, tidak terjadi di sejumlah negara yang telah matang berpolitik. Di negara tersebut, ketua partai berperan sebagai pengelola, bukan penguasa.

"Di Indonesia, ketua umum bukanlah manajer partai seperti di Amerika Serikat atau Australia. Dia sangat menentukan hidup-mati partai dan menjadi acuan. Ini praktik yang tidak standar," kata Siti.

Seperti saat kasus saham Freeport yang melibatkan Setya, Golkar kembali bergejolak.

Organisasi internal mereka, Generasi Muda Partai Golkar, mendesak pencopotan Setya.

Namun petinggi partai yang duduk di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tak sependapat.