TribunJambi/

Alami Defitsit, BPJS Kesehatan Pastikan Tidak Ada Pengurangan Manfaat

Hingga bulan Agustus 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit hingga mencapai 8,52 Triliun

Alami Defitsit, BPJS Kesehatan Pastikan Tidak Ada Pengurangan Manfaat
KONTAN/MURADI
29122015_kartu bpjs kesehatan 

TRIBUNJAMBI.COM- Hingga bulan Agustus 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit hingga mencapai 8,52 Triliun dan diperkirakan hingga akhir tahun angka tersebut terus bertambah.

Meskipun defisit, pihak BPJS Kesehatan melalui Staf Ahli Direksi Bidang Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat Irfan Humaidi memastikan kalau masyarakat tidak akan mengalami pengurangan fasilitas.

Baca: Dikeroyok Pemuda Beratribut Perguruan Silat, Mujino Tewas Tertikam

"Saya tegaskan tidak ada pengurangan manfaat," ungkap Irfan saat ditemui dalam sebuah diskusi di Ibis Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Irfan menjelaskan dalam menangani defisit anggaran BPJS Kesehatan memiliki tiga opsi yakni penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, atau meminta tambahan dana.

Namun, opsi kedua penyesuain manfaat dipastikan tidak akan dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas kesehatan full dan sesuai dengan kelas yang mereka pilih.

"Penyesuaian manfaat itu tidak dilakukan, sehingga saya sampaikan secara akuntansi itu di dalam laporan keuangan terlihat negatif tapi kan secara cash flow (arus kas) tidak seperti itu, karena ada biaya yang tidak keluar scara cash flow," papar Irfan.

Baca: Menantang Maut. Lihat Foto Pelajar yang Melewati Jembatan Roboh Demi Sampai ke Sekolah.

Kondisi Defisit BPJS Kesehatan itu sudah berlangsung sejak 2014 lalu dan terus mengalami peningkatan pertahunnya.

Secara rinci pada 2014 defisit tercatat Rp 3,3 Triliun, tahun 2015 defisit Rp 5,7 triliun, dan pada 2016 membengkak menjadi Rp 9,7 Triliun, dan pada Agustus 2017 mencapai Rp 8,52 triliun.

Defisit diakibatkan terjadi akibat iuran yang ditetapkan tidak sesuai dengan nilai aktuaria.

Baca: Rumah Sakit Curang, BPJS Kesehatan Ancam Putuskan Kerjasama

Misalnya untuk kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), jika merujuk nilai aktuaria besarnya iuran seharusnya Rp 36.000 per anggota per bulan, namun pemerintah hanya membayar Rp 23.000 per anggota per bulan.

Demikian pula peserta BPJS kesehatan mandiri kelas III seharusnya Rp 53.000, hanya ditetapkan Rp 25.500 per anggota perbulan.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menjadi beban BPJS Kesehatan kedepannya.

Editor: rida
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help