Jumlah Warga Miskin di Sarolangun Terdata 28.500 Jiwa
Sebanyak 28.500 jiwa penduduk Kabupaten Sarolangun, berada dibawah garis kemiskinan. Angkat tersebut menempatkan Kabupaten
Penulis: Herupitra | Editor: Fifi Suryani
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Sebanyak 28.500 jiwa penduduk Kabupaten Sarolangun, berada dibawah garis kemiskinan. Angkat tersebut menempatkan Kabupaten Sarolangun berada diperingkat keempat angka kemiskinan kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Sarolangun, Dedy Hendri pada acara Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah yang digelar Pemkab Sarolangun, Kamis (16/3) lalu.
Dedy menyebutkan, berdasar data BPS, pada 2015 angka kemiskinan Kabupaten Sarolangun sebesar 10,29 persen. Angka tersebut berada di atas angka kemiskinan Provinsi Jambi, yaitu sebesar 9,12 persen.
“Tapi masih berada dibawah angka kemiskinan nasional, yaitu sebesar 11,13 persen,” sebutnya.
Dijelaskannya, pada 2011 angka kemiskinan Sarolangun sebesar 9,1 persen. Namun pada 2015 angka kemiskinan Sarolangun naik menjadi 10,51 persen.
Angka tersebut kemudian turun pada 2014, yakni besar 10,17 persen. Tetapi kembali naik pada 2015, yakni sebesar 10,29 persen.
“Jumlah penduduk miskin Sarolangun sebanyak 28.500 jiwa atau 10.29 persen,” ungkapnya.
Diungkapkannya, masih tingginya angka ke miskinan di Kabupaten Sarolangun, disebabkan indikator warga miskin untuk Sarolangun cukup tinggi. Dimana dipatok pada pendapatan yang mencapai Rp 370.205 per kapita perbulan.
Sehingga dengan perhitungan angka garis kemiskinan yang lebih tinggi dari daerah lain sebutnya, membuat angka kemiskinan Sarolangun tinggi. Padahal akunya, pertumbuhan ekonomi Sarolangun terus maju dan termasuk yang paling tinggi di Provinsi Jambi.
“Seandainya warga kita yang dikategori miskin tersebut tinggal di kabupaten lain mereka tidak termasuk warga miskin,” ucapnya.
Informasi yang didapatkan dari BPS Sarolangun menyebutan, salah satu faktor kenaikan angka kemiskinan Sarolangun. Karena pada 2015 lalu harga karet dan sawit turun drastis.
Sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Sementara salah satu penilaian yang dilakukan petugas dalam mendata angka kemiskinan, salah satu adalah daya beli masyarakat.
