Menghadapi DPRD DKI Jakarta, Inilah Beda Pendekatan ala Sumarsono dan Ahok

Sumarsono bertekad menjalin hubungan baik dengan DPRD DKI selama menggantikan Basuki atau Ahok memimpin Jakarta.

Editor: Nani Rachmaini
Warta Kota/henry lopulalan
GUBENUR PLT- Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Pelaksana tugas (Plt) Gubernur-nya, Soni Sumarsono (kanan) bertemu dengan para walikota, Camat dan Lurah se- DKI Jakarta di Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis(27/10/2016). Soni akan menggantikan Ahok untuk sementara selama cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada DKI Jakarta 28 Oktober sampai 15 Februari 2017. 

"Jangan berpikiran, jangan-jangan ada titipan. Oh tidak ada. Zaman sudah berubah, enggak ada yang berani seperti itu," kata Sumarsono.

Sikap Sumarsono yang membela DPRD DKI bukan kali ini saja ditunjukan. Sebelumnya, Sumarsono sempat menghentikan sementara 14 proyek lelang.

Hal ini dikarenakan DPRD DKI memprotes lelang yang sudah dilakukan sebelum KUA-PPAS 2017 dibahas bersama.

Ahok dan DPRD DKI

Sikap Sumarsono terhadap DPRD DKI berbeda jauh dengan Ahok. Selama ini, hubungan antara Ahok dan DPRD DKI selalu tarik ulur.

Bahkan, sebelum cuti untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok sempat mencurigai DPRD akan macam-macam selama pembahasan anggaran.

Dia tidak tahu apakah pelaksana tugas yang menggantikannya nanti akan jujur dan berani melawan DPRD DKI jika ada indikasi anggaran siluman lagi.

Ahok khawatir APBD DKI 2017 tidak disusun dengan benar jika dia cuti kampanye.

"Terus begitu saya masuk lagi, yang disusun kacau balau. Padahal, tidak terpilih pun, saya masih menjabat sampai Oktober 2017 lho," ujar dia.

Sebenarnya, ada juga kejadian buruk tentang Ahok, DPRD DKI, dan pembahasan anggaran.

DPRD DKI pernah marah kepada Ahok. Ketika itu, Ahok mengirimkan draf APBD DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD DKI kepada Kementerian Dalam Negeri.

Saat hubungan Ahok dan DPRD DKI Jakarta ini menegang, Ahok melontarkan pernyataannya untuk DPRD DKI Jakarta. "Pemahaman nenek lu," kata Ahok ketika itu.

Pernyataan "Pemahaman nenek lu" ini dilontarkan Ahok saat mengetahui bahwa DPRD mengusulkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk dapat masuk ke APBD 2015.

Ahok pun menulis "Anggaran pemahaman nenek lu" di usulan tersebut. Akhirnya, APBD pada 2015 disahkan dengan menggunakan peraturan gubernur.

Hal ini karena tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved