Datangi Merangin, Korsupgah KPK Beberkan Celah Korupsi di Pemda, Aida Langsung Ingatkan Bupati

KPK Datang, bupati, wakil Bupati, sekda, kepala dinas, kepala badan serta seluruh camat dikumpulkan di ruang pola Kantor Bupati Merangin.

Datangi Merangin, Korsupgah KPK Beberkan Celah Korupsi di Pemda, Aida Langsung Ingatkan Bupati
Tribunjambi/Muzakkir
Korsupgah KPK lakukan monitoring di Kabupaten Merangin, Jambi. 

KPK Sambangi Merangin, Korsupgah KPK beberkan celah Korupsi di Pemda

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kabupaten Merangin.

Bupati, wakil Bupati, sekda, kepala dinas, kepala badan serta seluruh camat yang ada di Kabupaten Merangin dikumpulkan di ruang pola Kantor Bupati Merangin, Selasa (14/5).

Kedatangan KPK RI yang diwakili oleh Koordinator Sub Bagian Pencegahan Korupsi (Korsubgah) KPK RI Wilayah II Sumatera Aida Ratna Zulaiha itu dalam rangka monitoring dan evaluasi tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah Kabupaten Merangin.

Dalam arahannya, Aida menyebut bahwa saat ini banyak perkara yang membuat kepala daerah, pejabat DPR dan pihak swasta yang terjerumus dalam kegiatan korupsi.

Dia memaparkan, ada beberapa titik rawan korupsi di Pemda diantaranya penganggaran APBD. Di sini celah korupsinya pada pembahasan dan pengesahan RAPBD uang ketok palu.

Baca: Harga Sawit Anjlok Sambako Naik, Petani Sawit di Tanjab Barat Menjerit

Baca: Saat Ramadan, Harga Gas 3 Kg di Merangin Melonjak Hingga Rp 40 Ribu

Baca: Enam Nama Ini Lolos Seleksi Administrasi Calon Sekda Tanjab Barat, Berikut Hasilnya

Baca: Ramadan Kebutuhan Gas Meningkat, Warga Muara Sabak Rela Mandi Keringat untuk Dapat Gas 3 Kg

Baca: Rayakan Kelulusan di Bulan Ramadan, Siswa SMAN 1 Kuala Tungkal Bagi-bagi Takjil dan Doa Bersama

Kemudian dana aspirasi, politik yang tidak sah, pelaksanaan APBD, mark-up seperti penurunan spek atau kwalitas dan pemotongan oleh bendahara.

Kemudian di perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah.

Selain itu, celah korupsi juga terjadi pada rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan terakhir proses penegakan hukum.

"Ada beberapa bupati yang menjadi pasien KPK dengan perkara jual beli jabatan, pembahasan APBD dan lain sebagainya," kata Aida.

Penulis: muzakkir
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved