Soal Wiranto Ingin 'Shutdown' Media, Pengamat Politik: Jangan Memicu Resistensi Publik Makin Kuat

Soal Wiranto Ingin 'Shutdown' Media, Pengamat Politik: Jangan Memicu Resistensi Publik Makin Kuat

TRIBUNJAMBI.COM - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, soal 'Shutdown' media ditanggapi oleh Pengamat Politik Ubedillah Badrun.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber di program Dua Sisi tvOne, Kamis (9/5/2019).

Dalam pemaparannya, Ubedillah Badrun menilai, saat ini Wiranto sedang berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan terkait mana hal yang membuat masyarakat aman dan tentram.

Baca Juga:

Ditemukan Bahan Makanan Berformalin di Pasar Sarolangun, Disperindagkop Akan Selidiki Produsennya

Diisukan Ada Rencana Makar Dilingkup Prabowo, Andre Rosiade: BPN tak Pernah Berencana People Power

Jelang Lebaran Harga Emas Diprediksi Stabil, Ini Daftar Harga Emas di Kota Jambi

Dua Organ Fital Ini Akan Rusak Jika Banyak Mengkonsumsi Makanan Berformalin dan Boraks

Namun, sayangnya, menurut Ubedillah Badrun, hal ini justru membuat Wiranto memberikan sejumlah pernyataan-pernyataan yang menjadi polemik di masyarakat.

"Saya kira Pak Wiranto berpikir keras untuk mencoba menangkap persoalan ini di ranah polhukam ya, sehingga kemudian muncul beberapa pernyataan yang menurut saya memang sedikit dipersoalkan oleh publik," papar Ubedillah Badrun.

 

Ubedillah lantas mencontohkan pernyataan Wiranto beberapa waktu lalu yang menjadi polemik, yaitu terkait sanksi bagi pihak yang mengajak untuk golput dalam pemilu.

"Sebelumnya membuat pernyataan yang agak reaktif, misalnya menyebut, misalnya mengajak golput bisa dikenakan undang-undang teroris, itu beberapa waktu lalu," ujar Ubedillah.

"Kemudian yang hari ini misalnya membuat tim khusus yang kemudian memantau dan lain-lain, termasuk sampai pada media sosial tadi," sambung dia.

Ubedillah menjelaskan, di beberapa media memang sempat muncul persetujuan bahwa ketika media sudah menjadi bagian dari upaya mengganggu keamanan, maka media tersebut bisa diingatkan atau bahkan di tutup.

"Itu pernyataan yg tidak bisa hilang di media, bahkan di media televisi ada rekamannya," kata dia.

Baca Juga:

REKOR BARU - Di Kabupaten Mambremo Tengah Papua, Jokowi-Maruf Raih 100 Persen Suara Pilpres 2019

Sambut Bulan Ramadhan PT Sipin Mobilindo Beri Promo Menarik

Nekat Pasang Alat Pengusir Tikus Pakai Listrik, Petani di Pati Justru Tewas Kesetrum

Pemkab Merangin Mulai Safari Ramadan, Ini Dua Kecamatan yang Dipih Jadi Lokasi Pertama

Lebih lanjut, Ubedillah menilai, hal-hal seperti ini menjadi penting sebagai pengingat bagi Wiranto.

"Catatan yang penting untuk diingatkan pada pak Menko Polhukam agar kemudian justru tidak memicu resistensi publik makin kuat," tegas Ubedillah.

"Karena kalau ini kemudian diteruskan, saya khawatir justru sebagian publik justru akan mengalami sebuah proses kesadaran balik untuk melakukan kritik dan lain-lain," sambung dia.

Simak videonya mulai menit ke 10.35:

Wacana Wiranto Bentuk Tim Pengkaji

Diketahui sebelumnya, pernyataan Wiranto terkait pembentukan tim pengkaji ini mulanya merupakan pernyataan untuk tanggapi ajakan people power oleh Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.