Wali Kota Sungai Penuh Ancam Potong TPP ASN yang Nambah Libur Usai Pemilu 2019

Keppres Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Tahun 2019 sebagai Hari Libur Nasional.

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAI PENUH - Pemerintah pusat belum lama ini telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Tahun 2019 sebagai hari hibur nasional.

Dengan terbitnya Keppres tersebut, pemerintah resmi menetapkan tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional. Pada tanggal itu, pencoblosan pada Pemilu 2019 akan dilaksanakan.

Walikota Sungai Penuh, Asafri Jaya Bakri (AJB) mengatakan bedasarkan surat edaran Presiden RI dan Gubernur Jambi tanggal 17 April 2019 mendatang ditetapkan sebagai hari libur nasional.

"Penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 dilaksanakan guna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya," katanya.

Walikota Sungai Penuh dua periode ini juga menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Sungai Penuh yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatur pegawainya, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasanya.

Baca: Karyawan Tak Nyoblos di Pemilu Karena Kerja, Ini Ancaman Sanksi Wali Kota Jambi Pada Pemilik Usaha

Baca: Seminggu Tak Kunjung Ditambal, Lubang Perbaikan Jalan di Kerinci Makan Korban

Baca: Ketahuan Kampnye di Masa Tenang Pemilu 2019, Bawaslu Batanghari Ancam Diskualifikasi Caleg

Baca: Dua Hari Masa Tenang, Bawaslu Batanghari Cabut 1.000 APK Jelang Pemilu 2019

Baca: VIDEO: Empat Hari Hanyut di Sungai Batang Tebo Zahra Ditemukan Tak Bernyawa, Begini Kondisi Jasadnya

"Libur hanya satu hari yakni Rabu, Kamis 18 April 2019 semua ASN di lingkup Pemkot Sungai Penuh wajib kembali menjalankan tugas dan beraktivitas di kantor sebagai mestinya," sebut AJB.

Jika ada ASN yang tidak masuk tanpa alasan yang sah pada Kamis (18/4/2019), Wako minta kepada Dinas terkait untuk mengambil tindakan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

"ASN yang bolos juga akan dilakukan pemotongan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)," pungkasnya.

Penulis: heru
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved