Permbahasan Konflik Lahan dengan PT BBS. Fathuri Sebut,: "Ada yang Numpang di tengah Jalan"

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muarojambi, menggelar rapat bersama dengan pihak PT Bukit Bintang Sawit (BBS) dan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sengketa lahan yang terjadi di Desa Seponjen, Desa Sogo, dan Kelurahan Tanjung, dan Dusun Pulau Tigo, Kecamatan Kumpeh, Selasa (26/2/2019).

Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Wakil Bupati ini dipimpin Assisten I Bidang Pemerintahan Muarojambi, Najamuddin, yang juga dihadiri Komisi I DPRD Muarojambi, Fathuri, Kasat Intelkam Polres Muarojambi, Kapolsek Kumpeh Ilir, Camat Kumpeh Ilir, serta unsur yang terkait dalam permasalahan ini.

Baca: Biodata Fela Yang Menjual Keperawanannya Seharga Rp. 19 Miliar. Ternyata Bersertifikat Masih Perawan

Baca: Konflik Lahan PT BBS, Warga Tiga Desa di Kumpeh Lega Dengar Jawaban Bupati

Baca: Tak Setenar Fela, Wanita 18 Tahun Ini Lelang Keperawanan Rp 38 Miliar,

"Saat ini perlu data identik, berkaitan dengan ADM kependudukan. Ini penting ketika kita bertemu dengan perusahaan, kita sudah punya data. Dari Desa Tanjung itu sudah sediakan KK," sebut Fathuri.

Sebelumnya diwartakan masyarakat perwakilan tiga desa dan satu kelurahan merasa Pemkab Muarojambi tidak "fair" dalam menyelesaikan konfik kepemilikan lahan mereka. Sebab, dalam mediasi antara Pemkab Muarojambi dengan pihak perusahaan, tidak melibatkan masyarakat.

Baca: VIDEO: Sinopsis Dilan 1991, Asmara dengan Milea setelah Berpacaran, Pidi Baiq Ikut Garap

Baca: AJAIB - Pria Ini Lolos 3 Kali Hukuman Mati, Begini Rahasianya Bisa Meluluhkan Algojo

Kekecewaan ini disampaikan Dwi, pendamping warga dari Walhi yang turut andil dalam penyelesaian persoalan tersebut. Ia mengatakan bahwa kehadiran masyarakat datang ke Kantor Bupati karena sebelumnya dijanjikan untuk rapat dan bertemu dengan perusahaan. Namun, pada prosesnya rapat itu hanya digelar antara perusahaan dan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Fathuri juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Muarojambi dalam hal mengambil keputusan perlu berhati-hati. Menurut Fathuri, biasanya permasalahan mengenai lahan akan ada istilahnya "ada yang numpang di tengah jalan.

Baca: Isnedi Tersandung Kasus Hukum, Posisi Wakil Ketua DPRD Merangin Diganti, Inikah penggantinya

Baca: Ketemu di Pesawat, Pengakuan Sule ke Hotman Paris, Punya Pacar Tapi Bukan Artis

"Biasanya dalam hal seperti ini ada yang numpang di tengah jalan, apalagi masalahnya lahan seperti ini. Ini yang pemerintah kabupaten Muarojambi takuti. Makanya perlu berhati-hati untuk mengambil keputusan, makanya di rapat ini lah kita bahas," terangnya.(*)