Grace dan PSI: "Kami Akan Perjuangkan Diberlakukannya Larangan Poligami", Ini yang Bakalan Bisa Kena
PSI dan Grace Natalia bersikap keras dengan praktek poligami. Ini kata mereka tentang rencana berlakukan larangan poligami
lihat foto
Grace dan PSI: "Kami Akan Perjuangkan Diberlakukannya Larangan Poligami", Ini yang Bakalan Bisa Kena
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tengah gencar memperjuangkan larangan berpoligami.
Politikus PSI, Dara A.K Nasution menyebut karena sejak beridirinya, PSI merupakan partai perempuan.
"Dari awal beridirinya partai ini memang partai perempuan. Di tingkat DPP 6 dari 9 pengurus DPP adalah perempuan."
"Di tingkat pengurus 42 persen di seluruh Indonesia adalah perempuan, di tingkat caleg 45 persen, adalah perempuan," ucap Dara dalam diskusi bertajuk 'Perempuan dan Politik: Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?'
Baca: Zumi Zola Sudah Dieksekusi, Kemendagri Segera Berhentikan sebagai Gubernur, Begini Prosesnya
Baca: APK Caleg Golkar Ini Dirusak, Baru Dua Hari Terpasang
Baca: Ramai-ramai Tolak Jalur Tambang Dalam Hutan Produksi, Koalisi LSM di Jambi Minta Presiden Melarang
Diskusi tersebut digelar di Gado-Gado Boplo Satrio, Kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018).
Caleg PSI itu pun menilai larangan poligami yang menjadi komitmen pihaknya tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Sebab, praktik poligami yang selama ini terjadi di Indonesia dinilai berujung pada kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
"Sedari awal, PSI mengutamakan perempuan di panggung politik."
"PSI menolak poligami karena praktiknya berujung pada penyengsaraan dan pelarangan tersebut tidak melanggar HAM," imbuhnya.
Lebih lanjut, kata Dara, pejabat dan ASN merupakan perwakilan rakyat dan bekerja dengan dibiayai oleh negara.
Baca: Fachrori: Negara Harus Hadir Untuk Menegakkan Hak-hak Penyandang Disabilitas
Baca: Batal Nikah, Dita Soedarjo Ungkap Kenapa Ia Tak Disukai Ibu Denny Sumargo, Berdua Sepakat Satu Hal
Baca: Zumi Zola Sudah Dieksekusi, Kemendagri Segera Berhentikan sebagai Gubernur, Begini Prosesnya
Oleh karena itu, pelarangan poligami ini harus dimulai dari pejabat publik yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan.
"Setelah memulai kultur pelarangan poligami dari internal partai, PSI ingin nantinya mereka dilarang berpoligami."
"Mereka adalah pejabat negara dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya untuk tidak melakukan praktik poligami," tutupnya.
