Honorer K2 Jadi PNS, Pemkab Tanjab Timur Tunggu Juknis PP No 49 Tahun 2018

Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli

TRIBUJAMBI.COM, MUARASABAK - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Peraturan tersebut membuka peluang pengangkatan guru honorer bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan hak setara dengan PNS.

PP yang diteken Presiden Joko Widodo itu juga mengatur tentang honorer berusia di bawah 35 tahun bisa langsung diangkat PNS.

Baca: Peringati Hari Bakti PU ke-73, Sekda Provinsi Jambi Cerita Soal Gedung Sate di Bandung

Namun hingga kini Pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Tanjung Jabung Timur belum menerima petunjuk teknis terkait pelaksanaan PP Nomor 49 tersebut.

"Sampai sekarang kita belum mendapatkan petunjuk terkait PP tersebut. Biasanya kalau PP ini telah terbit pihak BKN maupun Kemenpan mensosialisasikan ke Pemerintah Daerah terkait hal itu," kata Angga Kabid Promosi Mutasi BKPSDMD Tanjabtim kepada Tribunjambi.com, pada Senin (3/12).

Baca: Ini Peluang Jadi CPNS Lewat PP No 49 Tahun 2018, Kabar Gembira untuk Honorer

Menurut Angga jika seadainya PP itu benar-benar terbit, maka itu akan menjadi jalan keluar permasalahan bagi para honorer K2 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

"Tentunya kita sangat-sangat bersyukurlah. Artinya ada kejelasan tentang nasib guru tenaga administrasi yang berstatus honor K2. Jadi nasib mereka pun jelas," kata Angga.

Baca: 4 Masalah Bertubi-tubi yang Dialami Zumi Zola Jelang Vonis Dirinya pada Kasus Gratifikasi & Suap

Berdasarkan data dari Pihak BKPSDMD Tanjabtim, saat ini pegawai honorer K2 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 326 orang.

"Itu semua sudah termasuk guru, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan," tambah Angga.