Polemik Pencairan ULP Guru di Batanghari Belum Juga Tuntas

Regulasi penyaluran uang lauk-pauk (ULP) para guru di Kabupaten Batanghari masih belum selesai, hal tersebut disesalkan

Polemik Pencairan ULP Guru di Batanghari Belum Juga Tuntas
TRIBUN JAMBI/ABDULLAH USMAN
Kabag Hukum Setda Batanghari Mula P Rambe 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Regulasi penyaluran uang lauk-pauk (ULP) para guru di Kabupaten Batanghari masih belum selesai, hal tersebut disesalkan oleh sebagian guru, Jumat (12/10).

Permasalahan terkait regulasi uang lauk-pauk para guru itu setidaknya menjadi sedikit polemik bagi para guru di Batanghari. Meski tidak seberapa jumlahnya dengan uang tersebut menurut para guru dapat membantu dan mengurangi beban keluarga mereka.

Baca: Pemkab Tanjabtim Sulap Pemukiman Nelayan Jadi Kampung Warna-warni 

Seperti dikatakan satu dari salah seorang guru yang berada di Kecamatan Muara Bulian.  Dirinya mengaku kecewa dengan pemerintah hingga saat ini kejelasan terkait regulasi uang lauk-pauk yang seharusnya sudah mereka terima namun belum juga menemukan titik terang.

“Kalau kecewa itu sudah pasti, pasalnya sudah hampir akhir tahun uang ULP para guru belum kunjung menemukan kejelasan dan dibayarkan,“ ujar seorang guru yang namanya tidak ingin disebutkan.

Menurutnya, dengan dicairnya uang lauk-pauk tersebut sedikit banyak mampu membantu dan mengurangi beban biaya kebutuhan keluarga sehari-hari.

"Meskipun nanti terlepas dari peraturan yang ada dirinya tetap menerima keputusan, setidaknya jangan digantung," Jelasnya

Terkait permasalahan regulasi ULP para guru yang ada di Wilayah Kabupaten Batanghari belum juga tuntas. Kabag Hukum Setda Batanghari Mula P Rambe saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengaku, hingga saat ini pihaknya dengan dinas terkait masih berkoodinasi terkait Permendiknas Nomor 10 Tahun 2018 yang mengatur tentang ULP guru tersebut.

Baca: Tribun Jambi Kunjungi Alfamart Kantor Cabang Jambi

Baca: Korban Bencana Kebakaran dan Lanjut Usia Terima Bantuan Melalui Program Family Support

“Sampai saat ini kita masih berkoordinasi terkait Permendiknas yang dibunyikan sejak April 2018 lalu. Untuk itu mesti ada penyesuaian dengan Peraturan Bupati (Perbub) yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pihaknya masih mempelajari serta secara bersama menerjemahkan hal itu, agar tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan nantinya.

“ Sampai saat ini kita masih koordinasikan bagaimana penerjemahan terkait ULP itu. Disana juga dibunyikan bahwa guru yang mendapat TPP yang tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2018 tersebut harus mengembalikan,” jelasnya.

Walaupun memang guru di Batanghari belum ada yang menerima tunjangan ULP tersebut. Namun masih dibutuhkan penyesuaian aturan itu dengan Perbup yang ada.

"Kita memang berusaha secepatnya masalah ULP guru segera tuntas dalam tahun ini. Sesuai dengan anjuran Pak Bupati yang meminta secepatnya itu dapat terselesaikan, “pungkasnya.

Baca: Sabu 1 Kg Disimpan di Lipatan Celana, Wanita dan Pria Warga Madura Diamankan di Kuala Tungkal

Baca: 11 Nyawa Melayang di Tempat Kejadian Akibat Truk Batu Bara

Baca: Hujan Deras, Lokasi Tabligh Akbar Ustaz Abdul Somad Pindah

Penulis: Abdullah Usman
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved