Negara Harus Mampu Hadir, dan Menunjukkan Kemampuan Mengelola Hutan yang Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Peningkatan harga komoditi tertentu seperti kelapa sawit atau kopi dapat menjadi pemicu perambahan hutan.

"Begitu harga kopi dan karet naik, maka orang akan membuka lahan dan beralih," ungkap Dr Forst Bambang Irawan MP MSc, Dekan Unja, Jumat, (13/4).

Kemudian, yang menjadi masalah pendekatan hukum kita sangat lemah. Karena menurutnya, kawasan hutan hampir tidak ada yang mengelola atau mengakses.

Karena KPH yang seharusnya mengelola di tingkat tertentu belum bisa melakukan apa-apa. Hal tersebut dapat disebabkan sumber daya manusia yang rendah, akses modal ke KPH terbatas, sehingga hutan menjadi open akses.

Menurutnya, kalau penegakan hukum lemah, maka orang akan mudah bagi masuk dalam kawasan.

Atas permasalahan tersebut, menurut Bambang, pemerintah harus melakukan pemetaan ulang kawan hutan di Indonesia (Jambi; red) yang mana saja.

Perlu adanya kebijakan mengenai lokasi yang benar-benar kawasan hutan atau tidak.

"Apabila kawasan tersebut sudah dirambah, harus ada solusinya, misalnya sistem perhutanan sosial," ujarnya.

Ada lokasi yang hutan yang dialokasikan untuk perhutan sosial, meskipun hal itu tidak mudah.

Kendalanya, apabila hutan sudah dikuasai masyarakat maka perlu dilakukan pemilahan atas keadaan ekonominya.

Perlunya upaya hukum bagi mereka yang memanfaatkan hutan dalam skala luas untuk perkebunan dan usaha-usaha lain.

Dengan demikian, ada efek jera dan mereka tahu bahwa negara hadir dan mampu untuk mengelola dan mengatur penggunaan hutan.

Masyarakat juga perlu dididik, agar mereka tidak memliki paham yang berbeda dan tidak memanfaatkan hutan untuk kepentingan sesaat.

Karena selalu berhubungan dengan kearifan lokal, tradisional. Bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk kelompok seperti pemerhati lingkungan, sosial dan perguruan tinggi.

"Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, ekonominya bagus, harapan kita akan memberikan tekanan kurang terhadap kawasan hutan," pungkasnya.