Penolakan Panglima TNI Masuk AS Dinilai Ngawur, Fahri Hamzah: Patut Dicurigai Ada Maksud Lain
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk melakukan investigasi terkait ditolaknya
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, untuk melakukan investigasi terkait ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat.
Fahri berpesan agar pemerintah tidak cepat puas dengan apa pun penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat.
"Menteri Luar Negeri harus melakukan investigasi lebih jauh. Sebab tidak mungkin kesalahan yang dilakukan ini teknis dan administratif semata," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (22/10/2017).
Baca: Astaga Kejang-kejang di Sawah, Pria Ini Malah Dibiarkan Saja. Saat Ada yang Menolong Kondisinya
Baca: Terungkap, Pengemis Ini Ternyata Pura-pura Cacat Untuk Dikasihani. Saat Ditangkap Satpol PP Mengaku
Baca: Blak-blakan, Polemik Kata Pribumi yang Dilontarkan Anies Baswedan, Ahok Bilang Begini ke Djarot
"Kita patut mencurigai bahwa di belakang keputusan ngawur itu, meski telah dikoreksi, ada maksud lain yang lebih besar," ujar dia.
Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menganggap tidak cukup jika kedutaan Amerika Serikat di Jakarta yang menyampaikan penjelasan dan permintaan maaf.
Baca: Pernah Mengantar Jokowi ke KPU, Ini Harapan Sopir Bajaj Ditiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Baca: Hati-hati, Ini Fakta Kesehatan Tentang Telur yang Harus Anda Ketahui Sebelum Mengkonsumsinya
Baca: Gatot Nurmantyo Ditolak Masuk AS, Anggota DPR: Sudah Diperbolehkan, Panglima Jangan Ngambek
Baca: Soal Panglima Ditolak Masuk AS, Publik Diminta Sabar dan Tidak Reaktif. Beri Kesempatan Pemerintah
Seharusnya, kata Fahri, pernyataan terkait insiden ini bisa langsung disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford, selaku pihak yang mengundang Gatot ke negeri Abang Sam itu.
Selain itu, pernyataan juga harus disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.
"Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan berdaulat tidak boleh menerima begitu saja perlakuan yang tidak punya etika kepada pejabat Indonesia," ucap Fahri.
