Massa MBG Watch Bakal Geruduk Kantor BGN Hari Ini Bawa Panci dan Sutil

Ratusan personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi tersebut agar tetap kondusif.

Baca juga: Eks Wakabag BGN Ajukan JC Bongkar Pemeran Besar di Kasus Korupsi MBG

Baca juga: Alasan Pertamina Naikkan Harga BBM Nonsubsidi di Jambi per 10 Juni 2026

"214 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran)" kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, dalam keterangan resminya pada Rabu (10/6/2026).

Erlyn menjelaskan, selain menjaga area Kantor BGN di Kebon Sirih, ratusan personel tersebut juga akan dibagi secara fluktuatif untuk mengamankan titik unjuk rasa lain, termasuk aksi dari Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Guna menjaga kelancaran arus kendaraan, Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat juga telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sekitar jalan protokol Kebon Sirih dan Monas. 

Kendati demikian, polisi menegaskan penutupan jalan maupun pengalihan arus kendaraan masih bersifat situasional, menyesuaikan dengan jumlah massa dan dinamika situasi di lapangan siang nanti.

MAKI Sebut Ada Keterlibatan Oknum Elit dan Parpol

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyebut adanya keterlibatan partai politik dan oknum legislatif dalam pengelolaan dapur umum program Badan Gizi Nasional (BGN).

Boyamin menegaskan jika isu tersebut terbukti benar, maka hal ini merupakan pelanggaran serius karena pihak yang seharusnya melakukan pengawasan justru ikut bermain dalam pelaksanaan proyek.

Ia mendesak agar dilakukan audit total dan penghentian sementara bagi dapur umum yang terafiliasi dengan pejabat publik.

 "Dan juga kalau nanti saya ada isu, baru isu, bahwa partai-partai politik dan oknum-oknum legislatif juga punya, maka ya harus dibereskan semua. Harus dilakukan audit," kata Boyamin lewat video yang ia kirimkan kepada awak media, dikutip pada Selasa (9/6/2026).

"Itu nomor dua, nomor satu harus moratorium dulu untuk dapur umum," lanjut dia.

Menurut Boyamin, keterlibatan parlemen maupun partai politik akan merusak tata kelola pemerintahan.

Ia meminta agar dapur umum yang terbukti dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan segera ditutup.

"Kalau ini dapur umum ternyata ada afiliasi dengan pejabat-pejabat publik, legislatif yang harus mengawasi atau pejabat di BGN maka ya harus ditutup semua gitu," tegasnya.

Langkah itu menurutnya perlu diambil agar citra pemerintah tidak merosot di mata publik.

Boyamin berharap praktik kolusi dan nepotisme dalam program gizi ini bisa diberantas tuntas demi kebaikan masyarakat.