E-Voting Pilkada Usulan PDIP Bukan Lagi Mustahil, Formappi Sebut Kendala Ada di Kepercayaan Parpol

Ringkasan Berita:Wacana Pilkada Lewat E-Voting

• Formappi sebut e-voting adalah keniscayaan di era kemajuan teknologi digital.
• Lucius Karus nilai sistem elektronik lebih efisien dan efektif dibanding manual.
• Masalah utama bukan teknologi, tapi rendahnya kepercayaan parpol luar PDIP.
• Enam fraksi DPR (Gerindra, Golkar, dkk) masih bertahan pada opsi Pilkada DPRD.
• E-voting jadi tawaran solusi PDIP untuk pertahankan hak pilih langsung rakyat.

TRIBUNJAMBI.COM – Usulan PDI Perjuangan (PDIP) untuk menerapkan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pilkada mendatang dinilai sebagai sebuah keniscayaan di tengah pesatnya kemajuan teknologi.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut secara teknis, sistem ini adalah solusi efisiensi yang sudah seharusnya diadopsi.

Lucius menilai, di era digital saat ini, mempertahankan metode manual yang rumit sudah tidak lagi relevan jika ada teknologi yang mampu bekerja lebih efektif.

Namun, hambatan terbesarnya bukan pada kesiapan infrastruktur, melainkan pada kemauan politik (political will) partai-partai di Senayan.

"Sesuai dengan perkembangan zaman itu harusnya sih penggunaan e-voting merupakan sebuah keniscayaan. Ngapain repot-repot manual jika e-voting bisa menggantikan itu secara lebih efisien dan efektif," ujar Lucius saat dihubungi, Sabtu (17/1/2026).

Jurang Kepercayaan di Senayan

Hingga saat ini, peta kekuatan di DPR masih menunjukkan ketimpangan dukungan.

Sebanyak enam fraksi—Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat—lebih memilih wacana mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD.

Lucius melihat adanya krisis kepercayaan dari partai-partai tersebut terhadap integritas teknologi pemungutan suara.

Padahal, jika seluruh partai memiliki kesepahaman yang sama, e-voting bisa menjadi jalan tengah untuk mempertahankan hak pilih langsung rakyat dengan biaya yang lebih murah.

Baca juga: Pengamat Ingatkan Demo Agustus 2025 Bila Wacana Pilkada Melalui DPRD Dilanjutkan

Baca juga: Anggota Brimob Aceh Berpangkat Bripda Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Dulu Ada Eks Prajurit TNI AL

Baca juga: Eggi Sudjana Langsung Terbang ke Malaysia Usai Tak Dicekal ke LN Berkat SP3 Kasus Ijazah Jokowi

"Rupanya banyak parpol belum menaruh kepercayaan pada teknologi ini untuk urusan memberikan suara," pungkasnya.

Rekomendasi e-voting ini sendiri merupakan poin krusial dari Rakernas I PDIP 2026 sebagai upaya menjaga marwah demokrasi langsung agar tetap bersih dari praktik mahalnya biaya logistik pemilu manual.

PKB dan Golkar Soroti Kesiapan Hingga Potensi Sengketa

Sebagai jawaban atas kritik mahalnya biaya politik, PDI Perjuangan (PDIP) resmi merekomendasikan penerapan sistem electronic voting (e-voting) dalam Pilkada langsung. 

Namun, usulan yang muncul dari Rakernas I PDIP 2026 ini langsung menuai sikap skeptis dari Partai Golkar dan catatan kritis dari PKB terkait kesiapan infrastruktur serta ancaman konflik hasil pemilihan.